Demo BEM SI Diimbau Tidak Anarkistis dan Tertib

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah mempersiapkan pengamanan untuk mengawal unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta pada Senin (11/4).

"Pokoknya PMJ siap mengamankan. Kami akan mengerahkan kekuatan sebanding dengan yang melakukan kegiatan," kata kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Minggu (10/4).

Zulpan tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan dalam unjuk rasa tersebut. Namun dia menegaskan bahwa Kepolisian siap mengamankan kegiatan tersebut. "Saya enggak mau sampaikan, pokoknya Polda Metro Jaya siap," ujarnya.

Zulpan juga mengimbau para mahasiswa untuk melaksanakan unjuk rasa dengan tertib dan tidak bertindak anarkis dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Ini kan bulan Ramadhan kami mengimbau agar semua yang melakukan kegiatan juga menghormati masyarakat lain yang melakukan aktivitas seperti biasa di bulan Ramadan agar tidak ternodai oleh kegiatan yang bertentangan dengan nilai agama," katanya.

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/4).

Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut. Salah satunya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.

Aksi unjuk rasa itu rencananya diadakan di sekitar kawasan Istana Negara Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara, Monas dan DPR RI.

Utamakan Tugas

Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengimbau pelajar untuk tidak ikut aksi unjuk rasa yang rencananya diselenggarakan mahasiswa pada Senin di beberapa titik Ibu Kota mengingat saat ini sedang mengikuti Pembelajaran Tata Muka (PTM) 100 persen.

"Ada hal yang lebih penting dari hal itu (unjuk rasa), satu mereka kan sedang PTM 100 persen, yang kedua kondisi juga bulan puasa," kata Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah dihubungi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, meski unjuk rasa dijamin undang-undang untuk menyampaikan aspirasi, namun pelajar diharapkan mengutamakan tugas untuk belajar di sekolah.

Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi kepada sekolah termasuk guru untuk menyampaikan kepada para orang tua atau wali untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar.

Ia mengharapkan guru termasuk orang tua belajar dari pengalaman aksi unjuk rasa sebelumnya yakni pada 2019 yang banyak terlibat pelajar namun mereka tidak tahu tujuan aksinya. "Bahkan ketika ada pihak berwajib menangkap mereka pun ditanya demo apa tidak tahu, ini kan bukan mengedukasi tapi jadi kontra produktif kan terhadap aktivitas itu," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum.

Untuk itu, dia mengimbau dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.