Defisit APBD Perlu Ditangani Hati-hati

JAKARTA - Pemerintah optimistis defisit keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat diatasi, terutama oleh daerah setempat. Sejumlah solusi dapat dijalankan untuk mengatasi defisit tersebut seperti penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, efisiensi belanja, dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar 1,5 triliun rupiah. "Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana, termasuk melalui Silpa tahun sebelumnya," kata Luky saat media briefing di Jakarta, Senin (16/10).

Sementara itu, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Sandy Firdaus, menjelaskan defisit Sulses berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan ke kabupaten/ kota selama beberapa tahun.

Meski begitu, Sandy menyebutkan defisit tersebut masih bisa dikelola oleh pemerintah setempat. "Dia bisa melakukan sedikit refocusing belanja. Untuk belanja-belanja yang tidak terlalu penting, misalnya, bisa dikurangi untuk membayar DBH itu," ujar Sandy.

Di sisi lain, Pemprov Sulsel juga bisa menyelesaikan kewajiban utang dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. "Aset mereka itu masih sangat banyak untuk menutup kewajiban-kewajiban tadi. Jadi, dari segi solvabilitas itu masih aman," jelas Sandy.
Halaman Selanjutnya....