Data Tidak Lengkap, Bantuan Sosial Tak Optimal

JAKARTA - Penyaluran atau distribusi bantuan sosial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional ke masyarakat belum berjalan optimal. Penyebabnya, data yang dimiliki pemerintah tidak lengkap.

"Kendalanya adalah disebabkan datanya yang tidak lengkap. Ini sekarang jadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena data tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang disiarkan TV Parlemen, Rabu (13/1).

Tahun ini, Kemensos bakal terus memperbaiki data tersebut. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan data bersama kementerian dan lembaga terkait. Risma menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Untuk kita bersama-sama gunakan data yang sama, sehingga ke depan bisa kita petakan, sehingga (penyaluran bansos) jadi lebih terukur," ujar Risma.

Risma mengatakan kurang tercapainya target bansos juga disebabkan kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa daerah sehingga penyaluran bansos terhambat.

"Kendala pelaksanaan bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) karena geografi dan cuaca ekstrem di beberapa daerah, nanti akan kami jelaskan bagaimana kami mengatur strategi supaya daerah-daerah yang sulit bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan anggaran bansos dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 123 triliun rupiah atau sebesar 97,09 persen dari pagu anggaran sebesar 127,2 triliun.

"Yang terdiri dari bansos sembako Jabodetabek realisasi 99,91 persen. Bansos tunai realisasi 98 persen, bansos tunai bagi KPM Sembako non-PKH 99,99 persen, program keluarga harapan terealisasi 99,92 persen, bansos beras terealisasi 100 persen, dan program sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 92,92 persen," kata dia.

Kebaikan Bersama

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan vaksinasi Covid-19 tidak hanya akan melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Menurutnya, vaksin harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan demi kebaikan bersama.

"Vaksinasi ini bukan hanya melindungi diri kita pribadi, tapi ini juga untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia dan melindungi manusia di seluruh dunia," kata Budi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (13/1).

Budi mengatakan target vaksinasi Covid-19 yakni menciptakan kekebalan komunitas (herd immunity). Dengan demikian, pandemi Covid-19 dapat diredakan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya meyakinkan masyarakat agar mau ikut vaksinasi. "Target vaksinasi adalah herd immunity. Kalau itu tidak tercapai, fungsi dari goods for the public-nya itu tidak tercapai," ujarnya.

"Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak/ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public," imbuh Budi.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 telah dimulai pada Rabu (13/1). Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Vaksin yang digunakan adalah produksi Sinovac setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan fatwa halal dari MUI. "Saya berharap vaksinasi Covid-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar," kata Jokowi.

n ruf/Ant/P-4