Data Diri Harus Dilindungi Hukum

JAKARTA - Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera merampungkan program single identity number untuk Warga Negara Indonesia (WNI), ditargetkan tahun 2020 proyeksi data tunggal akan selesai. Namun, permasalahan yang terjadi adalah perlindungan data diri di era digital ini yang rentan untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk menyelesaikan payung hukumnya.

"Ke depan setiap subjek hukum harus memiliki identitas yang menggambarkan dirinya. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mencari formulasi yang tepat di masadepan. Sudah ada UU ITE, sudah ada UU Adminduk, sekarang sedang diinisiasi RUU Perlindungan Data Diri," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, saat acara kongkow smart citizen "Esensi dan Urgensi Data Diri di Era Digital", di Kompleks Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (19/12).

Zudan bersyukur, karena RUU Perlindungan Data Diri sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR pada tahun 2019, sehingga diharapkan program Single Identity Number akan selesai tepat waktu. Ia mengatakan bahwa data pribadi harus digunakan secara tepat dan perlindungannya harus optimal.

"Kita harus mempertemukan bagaimana data pribadi ini bisa digunakan secara tepat. Di dalam RUU disebutkan data perseorangan yang di dalamnya terdapat data pribadi, yang mana data pribadi tersebut harus dijaga kelengkapannya, karena ada informasi iris mata, sidik jari, cacat, tanda tangan digital, dan lain-lain," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....