Data Andal Bantuan Sosial Tengah Disiapkan

JAKARTA - Pemerintah tengah membangun basis data andal sebagai strategi pemberantasan korupsi di masa pandemi, terutama terkait dana bantuan sosial (bansos). Informasi ini disampaikan Direktur Program Pengembangan Pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Hentoro Cahyono, di Jakarta, Senin (29/11).

"Pemerintah saat ini sedang berusaha membangun basis data yang andal kepada penerima bansos," katanya. Data tersebut berisi nama dan alamat termutakhir berbasis NIK. Pemerintah juga memodernisasi pelayanan publik dengan sistem online dan pengawasan terintegrasi.

Dia berbicara saat menjadi narasumber webinar "Strategi Penanganan Korupsi di Masa Pandemi Covid-19. Langkah mencegah dan memberantas korupsi oleh pemerintah, lanjut Hentoro Cahyono, juga melibatkan beberapa pihak. Di antaranya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan aparat penegak hukum.

Keterlibatan mereka berada pada tahapan pendampingan penyaluran dana bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, Hentoro juga menjelaskan, modus tindakan korupsi terhadap dana bansos saat masa pandemi. Modus yang dilakukan para koruptor antara lain melakukan penyelewengan data penerima, penggunaan data fiktif, dan duplikasi data.

Ia juga menilai pengawasan pemerintah atau pihak terkait terhadap pendistribusian dana bantuan sosial kepada penerima yang berhak, memang masih lemah. "Pengawasan pendistribusian bantuan yang lemah dimanfaatkan untuk melakukan korupsi para oknum," ucap Hentoro.
Halaman Selanjutnya....