Dana Ketahanan Pangan untuk Gerakkan Ekonomi

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak terkait agar dana desa bisa dikelola dengan baik.

JAKARTA – Para kepala desa diminta memanfaatkan dana ketahanan pangan sebagai modal untuk menggerakkan ekonomi di bidang pangan. Dana ketahanan pangan sebesar 20 persen dari dana desa dapat diarahkan oleh kepala desa agar menjadi modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan potensi pangan yang dimiliki desa setempat.

Demikian dikatakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Kantor KKP, Jakarta, Senin (25/11).

"Saya minta kalau selama ini dana desa itu sekali hilang karena tidak bergulir, tidak ada hasilnya. Nah, saya minta sekarang kepala-kepala desa itu, dana ketahanan pangan itu sejatinya dijadikan modal," kata Yandri.

Seperti dikutip dari Antara, Yandri mengatakan dengan begitu akan terjadi pergerakan ekonomi yang berujung pada perwujudan kemajuan ekonomi di desa-desa hingga meningkatkan perekonomian Indonesia sebesar delapan persen, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan BUMDes itu akan semakin kuat, ekonomi akan semakin tumbuh, angka delapan persen dari Presiden Prabowo itu akan cepat kita capai dengan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa," ucapnya.

Mendes telah menyampaikan 20 persen dari total anggaran dana desa, khusus ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan. Mendes di Serang, Minggu (24/11), menyampaikan 20 persen dari total dana desa yang akan dialokasikan untuk ketahanan pangan di desa itu diperkirakan mencapai 16 triliun rupiah.

"Untuk anggaran dana desa-nya berbeda-beda ada yang satu miliar rupiah lebih, ada yang di bawah satu miliar rupiah. Tapi, totalnya itu kira-kira 71 triliun rupiah untuk tahun 2025 dan 20 persennya itu untuk ketahanan pangan," katanya.

Agar dana desa tersebut dapat dikelola dengan baik, Mendes mengatakan telah melakukan kerja sama dengan pihak terkait, seperti TNI/Polri, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kemajuan desa di Indonesia.

"Pokoknya kita kolaborasi karena untuk mewujudkan ini semua tidak bisa sendirian. Bagaimana dana-dana yang masuk ke desa itu kita komunikasikan dengan baik, kita kelola dengan baik untuk kemajuan di desa tersebut," kata Mendes PDT Yandri.

Swasembada Pangan

Dengan anggaran ini, Mendes berharap setiap desa dapat swasembada pangan. Dengan begitu, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi, yang mana sebagian besar berasal dari desa.

"Uang ketahanan pangan itu tidak sekali pakai dan langsung habis. Jadi bisa untuk diputar kembali, melalui pengembangan potensi yang ada di desa sehingga ekonomi terus tumbuh," katanya.

Yadri juga berharap pada 2025 sebanyak 75.000 desa di Indonesia dapat lebih fokus kepada produktivitas bukan lagi kepada infrastruktur.

"Saya minta pada tahun 2025 itu kita lebih fokus kepada produktivitas dan bukan lagi infrastrukturnya. Jadi produksinya mungkin menanam cabai, menanam tomat, atau budi daya ikan yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes)," katanya.

Mendes akan menjadikan Desa Rancasumur, Kabupaten Serang, Banten sebagai desa percontohan swasembada pangan dalam upaya meningkatkan kemandirian kedaulatan pangan di daerah.