Dana Keistimewaan untuk Kesejahteraan Masyarakat

DPRD DIY sesuai kewenangan yang diberikan memang ada fungsi pengawasan, tetapi proses perencanaan pengalokasian dana ada di eksekutif.

Dia mengatakan ada perbedaan proses perencanaan pengalokasian Danais dengan pelaksanaan APBD. Kalau proses penyusunan APBD ada Musrenbang, jadi sejak awal sudah ada masukan warga untuk bisa mengusulkan program kegiatan, alokasi Danais beda. Masyarakat juga perlu memahami bahwa DPRD tidak ikut membahas Danais.

"Danais sepenuhnya kewenangan Pemda DIY sesuai aturan. Sejak 2013 hingga 2018, pemerintah telah memberikan dana 3,6 triliun rupiah untuk dikelola Pemda DIY untuk mendukung program pembangunan keistimewaan DIY," katanya.

Namun demikian, dia berharap Pemda DIY kerja keras, transparan, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Danais. "Kita dukung Pemda DIY kerja keras mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran serta ketentraman rakyat Jogja," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DIY itu.

Ke depan, dia mengusulkan agar ada mekanisme penyelarasan perencanaan pembangunan. Penyelarasan atau sinkronisasi perencanaan pembangunan ini bertujuan agar pengalokasian program kebijakan pembangunan DIY bisa terarah dan fokus untuk mengatasi kesenjangan dan pengurangan angka gini rasio.
Halaman Selanjutnya....