Daerah Perlu Serius Atasi "Stunting"

JAKARTA - Stunting atau masalah gizi buruk saat ini menjadi masalah penting yang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena itu, pemerintah meminta daerah (pemda) serius menangani masalah gizi buruk untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

"Saat ini kita masih cukup tinggi, masih di sekitar 24 persen lebih, ada kemajuan, namun kemajuan ini harus lebih cepat," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, saat menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting Tahun 2023 yang disiarkan secara daring, Selasa (14/6).

Stunting, yang merupakan kondisi gagal tumbuh, memiliki implikasi kepada generasi penerus, implikasi kepada kehidupan, produktivitas dan akan berimplikasi kepada kehidupan ekonomi produktivitas dan kemajuan ekonomi Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan terjadinya stunting merupakan cerminan dari buruknya kesehatan sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa.

Karena itu, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi stunting dengan menempatkan anggaran stunting di kementerian/ lembaga pusat dengan total 34,1 triliun rupiah pada 2022. Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk mendorong percepatan stunting sekitar 8,9 triliun rupiah dan DAK nonfisik untuk yang di antaranya digunakan untuk BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), BOKB (Bantuan Operasional Keluarga sekitar 1,8 triliun rupiah.

"Sehingga alokasi dana yang kita gelontorkan ke daerah untuk kepentingan stunting tidak kurang dari sekitar 10,7 triliun rupiah, ditambah dengan yang di pusat 34,1 triliun rupiah jadi 44 triliun rupiah dana kita gelontorkan untuk mencegah stunting," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....