Daerah Mulai Antisipasi Lonjakan Harga

SEMARANG - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga pangan. Kegiatan operasi pasar dan Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) tersebut dimulai dari halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu (13/12). Sekda Jateng yang juga Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng Sri Puryono mengatakan, terdapat komoditi beras, gula pasir dan minyak goreng yang dikirim ke enam eks keresidenan di Jateng.

"Ada tambahan daging beku, dikirim ke 6 Karisidenan yakni Pekalongan, Banyumas, Semarang, Pati, Solo, dan Magelang. Baru nanti ke titik-titik pasar yang ramai masyarakat," ujarnya. Tidak hanya soal operasi pasar, tim juga akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Seperti halnya menaikkan harga bahan pokok atau melakukan penimbunan. Ancamannya yakni pidana karena hal itu melanggar hukum. Komoditi untuk operasi pasar itu dibawa dengan menggunakan sebanyak 20 mobil dan dilepas langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dari Kepolisian, Bulog sub Divre IV Jateng dan pimpinan OPD.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, stok beras di daerahnya saat ini masih aman hingga Februari 2018. Stok beras masih ada 130 ribu ton. Sedangkan gula pasir 43 ribu ton, dan minyak goreng 230 ribu ton. Semua tim ungkapnya turun untuk menjaga stabilitas harga ini. Upaya dilakukan guna menjaga inflasi.

"Dan ini untuk menghadapi mau libur, fluktuasi harga dipantau," katanya. Pemprov Jateng , juga tengah melakukan pemantauan terhadap kerugian pangan akibat bencana alam. Hal ini, jika ada kebutuhan dapat tertangani secara cepat. Dari hasil pantauan disebutkan komoditas yang harganya mengalamo kenaikan yakni bawang merah dan cabai. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan satgas pangan akan tetap melakukan pemantauan. Jika ada yang berspekulasi harga atau melakukan penimbunan jelas akan langsung diproses secara hukum.n SM/E-10