Coret Caleg Napi Kejahatan Seks

Setelah narapidana korupsi yang resmi dilarang mencalonkan diri, KPU diminta mencoret bacaleg yang berasal dari napi kejahatan seksual.

Jakarta - Terbitnya, Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 merupakan momentum positif bagi proses memperketat seleksi bakal calon anggota legislatif khususnya mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum yang telah memperketat syarat bacaleg tersebut.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan korbannya mengalami trauma yang mendalam dan tidak jarang juga korban meninggal dunia. Laporan data pengaduan yang masuk dalam 8 tahun terakhir jumlah anak korban memerasnya seksual anak sebanyak 2.218 kasus.

Kondisi ini tentu membutuhkan peran berbagai pihak termasuk penyelenggara pemilu agar spirit perlindungan anak sangat menentukan. "Mengingat strategisnya peran ini, maka kualitas bakal calon sudah seharusnya benarbenar selektif," ujar Ketua KPAI Susanto, di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8).

Menurut Susanto, PKPU No. 20 tahun 2018 yang telah diterbitkan KPU dan mengikat bagi bacaleg baik di tingkat kabupatan/kota, provinsi dan DPR, KPAI mengapresiasi KPU yang telah memperketat syarat pendaftaran bacaleg tersebut. Hanya saja ungkap Susanto,untuk memastikan efektifitas realisasi PKPU tersebut, publik harus lah dilibatkan untuk mengawasi. Sebagai bentuk pengawalan dan komitmen dari masyarakat lanjut Susanto, ia berharap agar masyarakat segera melaporkannya kepada KPAI dan juga penyelengara pemilu guna memastikan bahwa calon wakil rakyat yang akan maju haruslah memiliki kualitas dan integritas. Karena dua hal tersebut merupakan syarat dasara agar bacaleg memenuhi harapan masyarakat banyak.
Halaman Selanjutnya....