Cegah Permainan, Data Pertanian Perlu Diverifikasi

Akurasi data pertanian sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah keseluruhan.

BPS diharapkan memiliki metode pengumpulan data terbaik yang tidak terbantahkan.

JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk memverifikasi data produksi pertanian nasional dari berbagai lembaga terkait. Sebab, Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditunjuk sebagai sumber data utama, sejak 2016 belum mengeluarkan data resmi.

Akibat belum ada data resmi, maka data yang ada saat ini dinilai sangat rentan dipermainkan oleh banyak pihak untuk kepentingan masing-masing. Contohnya, untuk membuka keran impor pangan lebar-lebar demi keuntungan pihak tertentu.

Pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengemukakan pemerintah semestinya membentuk tim khusus guna mengecek produktivitas pertanian nasional.

Pasalnya, banyak pihak yang menyangsikan klaim surplus pangan, khususnya beras, yang disebutkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Apalagi, Bulog baru-baru ini mengeluhkan minimnya serapan.

"Artinya, karena data hanya dikeluarkan oleh satu lembaga maka kepentingan sektoral di sana sangat kental," tukas dia, di Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Dwi, akurasi data pertanian sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun rencana ekspor.

Apalagi, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta agar 20 persen kuota impor beras 2018 Malaysia bisa dipenuhi dari Indonesia. "Artinya, pernyataan ini harus selaras dengan produksi di lapangan. Bila datanya salah maka Presiden yang kena imbasnya," papar dia.

Dwi berharap agar Kementan lebih terbuka dan bisa menerima semua masukan serta mengakui salah bila memang ada kesalahan karena semuanya demi perbaikan pertanian nasional. Sebab, data adalah pijakan untuk mengembangkan pertanian Indonesia ke depan.

Dwi, yang juga Ketua Rembuk Nasional Bidang Pangan, sebelumnya juga mengungkapkan akurasi data pertanian dan pangan nasional diragukan para pemangku kebijakan yang terlibat dalam Rembug Nasional Ketiga 2017.

Oleh karena itu, salah satu poin utama yang diusulkan kepada Presiden dari hasil rembuk tingkat daerah beberapa waktu lalu adalah meminta dua lembaga berwenang, yakni Kementan dan BPS mengoreksi data pertanian yang mereka buat selama ini.

"Misalnya saja data produksi pangan, ini banyak yang meragukan karena metode perhitungan dan lain sebagainya kurang begitu tepat," kata Dwi.

Kedua lembaga itu diyakini tidak memanipulasi data. Namun, dia menilai proses pendataan dan pengolahannya kurang cermat. Padahal, data pertanian itu salah satunya dibutuhkan untuk merencanakan kapan pemerintah perlu menambah cadangan pangan, menentukan kebijakan impor, ekspor, dan sebagainya.

Kepentingan Terselubung

Terkait dengan kerawanan data pertanian, sebelumnya kalangan legislatif juga memperingatkan kemungkinan adanya pihak tertentu yang mempermainkan data produksi pertanian dengan tujuan untuk meloloskan impor pangan.

"Jangan sampai saat produksi pangan kita surplus, data Kemendag (Kementerian Perdagangan) malah menyebut minus," ungkap anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo.

Menurut dia, akal-akalan seperti itu bisa terjadi karena ada kepentingan terselubung untuk melancarkan impor pangan. "Kemungkinan adanya permainan data pertanian karena orang-orang lama masih ada di Kementerian Perdagangan sehingga terjadi fund rising untuk kepentingan politik," ujar Firman.

Sementara itu, anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan, Ahmad Yakub, menilai munculnya perbedaan data pertanian antara Kementan dan Kemendag serta pihak-pihak lain hanyalah puncak gunung es dari kisruhnya kehidupan bernegara di Indonesia.

Sebab, negara tidak memiliki rencana jangka panjang (grand design) tentang bagaimana dan kemana negara ini akan berjalan jauh ke depan.

Khusus soal data pertanian, Yakub mengatakan Presiden sudah menetapkan agar BPS bisa menjadi satu-satunya sumber data yang bisa dipakai semua pihak. Namun, sampai saat ini BPS masih sering dikritik mengenai kualitas datanya.

"Artinya, BPS mesti punya metode terbaik yang tidak terbantahkan. Soal pertanian bahkan jumlah ikan di laut BPS bisa kerja sama dengan Lapan atau pihak-pihak yang menguasai teknologi mutakhir lainnya," jelas dia. ers/YK/SB/WP