Cegah Penyimpangan, BPK Dukung Pemerintah Cegah Aliran Dana yang Picu Kekerasan di Papua

"Hal tersebut dilakukan untuk menguji apakah kas dan persediaan amunisi senjata benar-benar ada sesuai catatan dan pelaporannya," ungkap Nyoman.

Pemeriksaan BPK juga diarahkan untuk menjawab apakah penggunaan persediaan telah sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja, serta apakah belanja yang bersumber dari Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Transfer ke Daerah, dan Dana Desa telah dibelanjakan sesuai dokumen penganggaran.

Untuk mencegah kekerasan, terutama dalam penanggulangan akar masalah (rootcause) di wilayah Papua dan Papua Barat, penting pula untuk memperhatikan aspek-aspek ekonomi, efektivitas, efisiensi, dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK dinyatakan dapat digunakan sebagai referensi untuk memastikan hal tersebut tercapai.

Dia menganggap upaya penanggulangan akar masalah kekerasan di Papua dan Papua Barat membutuhkan penanganan terhadap masalah ketimpangan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang dapat dilakukan dengan cara pemerataan pendapatan dana otsus sesuai beban daerah, pemerataan pembangunan, serta melakukanmonitoringdan evaluasi.

"Karena itu, saya berharap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat membantu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Papua," kata Nyoman.