Cegah Penyalahgunaan, Data Penerima Manfaat Harus Valid

JAKARTA - Penyelewengan anggaran di daerah harus bisa diminimalkan dengan melakukan pemutakhiran terhadap data penerima manfaat. Jika tidak, potensi penyalahgunaan anggaran atau dana otonomi khusus (otsus) jilid II yang baru mulai bergulir bakal tak terhindarkan.

"Dengan data penduduk dan catatan sipil (Dukcapil) OAP (orang asli Papua) yang valid, penyalahgunaan dana Otsus dapat dicegah," tegas Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) DPP Provinsi Papua, Benyamin Tiris, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (20/12).

Data itu, sebut Benyamin, juga bermanfaat untuk meminimalkan penyimpangan berbagai dana pembangunan lainnya yang selama ini dikucurkan Pemerintah hingga ke kampung-kampung di seluruh pelosok tanah Papua. Hal itu untuk tidak mengulangi Otsus jilid I yang dananya ratusan trilliun rupiah.

"Sehingga tidak ada konflik di lapangan, karena selama ini saya sedikit banyak sudah melihat langsung pola dari kepala-kepala kampung, sekretaris (kampung) dan lain-lain, mereka ini sudah dibuat sejahtera tetapi rakyat ini tidak dibuat sejahtera," kata Benyamin.

Dia menyebut dana Otsus yang dikucurkan Pemerintah ke Papua selama ini memang hanya dikhususkan bagi OAP guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan. Pendistribusian dana Otsus kepada para penerima manfaat (OAP) mestinya dilakukan berbasis data yang valid dan akurat.

"Permintaan kami itu hanya satu, kalau bisa ke depan, Pemerintah Pusat meminta kepada pencatatan sipil provinsi (Papua) maupun kabupaten/kota untuk memberikan data yang lebih akurat kepada Pemerintah Pusat agar dana Otsus ini dibagikan (untuk kepentingan) pendidikan, kesehatan, sesuai hasil pendataan, itu saja harapan kami," pinta Benyamin.