Cegah Manipulasi, TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU dan Bawaslu untuk Awasi Hitung Cepat Pilpres

Aria menganggap metodologi survei masih sangat bisa diperdebatkan secara akademik dan terbukti di beberapa tempat terdapat anomali. Misalnya, di beberapa wilayah undecided voters (orang-orang yang menyembunyikan pilihan atau benar-benar belum punya pilihan kandidat) bisa mencapai di atas 80 persen.

Dia mengacu hasil survei lembaga Indopol yang pada bulan Januari 2024 memutuskan untuk tidak merilis tingkat elektabilitas setiap pasangan calon presiden-calon wakil presiden karena selama survei berlangsung menghadapi penolakan dari responden. Hal tersebut disebabkan antara lain menolak untuk dipetakan, takut karena intimidasi, dan trauma karena pernah tidak mendapatkan bantuan sosial akibat menjadi responden.

"Kami mengajak semua pihak untuk menciptakan situasi politik yang kondusif serta menjauhkan masyarakat dari situasi kebingungan politik yang dapat berpotensi menimbulkan kekacauan pada 14 Februari 2024," ujarnya.

Karena itu, pihaknya mendesak agar KPU dan Bawaslu bertindak tegas menegakkan aturan dan kode etik terhadap seluruh lembaga survei yang akan melakukan quick count pada hari pemilihan. Sehingga, KPU, Bawaslu, dan lembaga-lembaga survei diminta menandatangani pakta integritas.

Kedua, KPU dan Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada lembaga survei yang terbukti melakukan quick count dengan tujuan sengaja menguntungkan salah satu pihak, memberikan data yang salah, serta menyesatkan publik.
Halaman Selanjutnya....