Cegah Berbagai Kegaduhan Politik

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap proses pelaksanaan Pilkada serentak dan tahapan Pemilu serentak 2019 hingga terpilih kepala daerah baru dan juga terpilih para anggota parlemen di pusat dan daerah serta presiden baru, tidak ada kegaduhan berarti.

Sebab kegaduhan akan membingungkan masyarakat dan mendorong terjadinya konflik yang hanya menghabiskan energi sia-sia.

"Urusan pilkada jangan dibuat gaduh ya, pilkada ini pesta demokrasi memilih kepala daerah, lalu memilih anggota DPR, memilih presiden yang baik, amanah kedepan," kata Tjahjo Kumolo usai mengikuti sidang paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/3).

Terkait proses pilkada ini, Tjahjo juga meminta agar banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak disangkut pautkan. "Jangan dibuat tegang, tidak ada lah.

Urusan adanya OTT, ya itu OTT tapi tak ada kaitannya dengan pilkada," ucap Tjahjo. Ia pun berdoa agar tidak ada lagi kepala daerah yang tersangkut OTT KPK.

Terlebih mendekati pelaksanaan Pilkada serentak Juni 2018 "Saya hanya berdoa mudah-mudahan teman-teman di daerah sadar bahwa sekarang menjadi sorotan 24 jam penuh oleh penegak hukum, maka area rawan korupsi harus jadi pegangan, termasuk saya sendiri.

Itu aja," ucap Tjahjo. Dalam kesempatan itu, Tjahjo pun meminta agar KPK ke depan lebih mengedepankan fungsi pencegahan agar tak ada lagi kepala daerah yang terjerat.

"Kami mohon kepada KPK agar fungsi pencegahan jalan. Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) sekarang jalan sama-sama dengan kami," ungkapnya. Sebelumnya, Pemimpin Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadis,

Badriyah Fayumi yang tergabung dalam Jaringan Ulama Perempuan, meminta kontestan Pilkada, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden, termasuk juga tim sukses dan para pendukungnya, menempatkan persaudaraan dan persatuan bangsa di atas kepentingan politik pragmatis. J

angan sampai kemudian, mereka yang bertarung dalam kontestasi politik menyalahgunakan agama bagi tujuan primordial dan sesaat.

"Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang sangat kuat, dan sedianya dimanfaatkan untuk meredam potensi tindakan yang memecah keutuhan bangsa," katanya. Fayumi juga meminati aparat penegak hukum menindak tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan memecah belah persatuan bangsa sesuai hukum yang berlaku.

Lawan "Hoax"

Bagi Tjahjo, hoax dan fitnah, adalah tahun demokrasi. Hoax, tak sekadar membuat masyarakat terbelah, saling curiga, tapi lebih dari itu, sendi- sendi kehidupan bernegara bakal rubuh.

Karena itu ia memasukkan hoax, fitnah dan politik uang sebagai racun demokrasi. Karena itu pula, dalam setiap acara yang dihadirinya, Tjahjo selalu menyeru, mengajak semuanya melawan hoax dan fitnah.

Kata Tjahjo, jangan pernah takut melawan kelompokkelompok, yang hanya demi kepentingan politik jangka pendek tega menebar isu fitnah. Terlebih fitnah itu ditujukan pada lambang negara, seperti Presiden.

"Pada diri kita saja tidak boleh orang menghina, kita punya harga diri. Kami mengapresiasi kepada kepolisian yang telah mampu membongkar kelompok penyebar hoax," katanya.

Saat meresmikan patung dr Tjipto Mangoenkoesoemo di Ambarawa, Tjahjo juga menyerukan hal yang sama. Menurut Tjahjo lewat pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, lanjut Tjahjo, dr Tjipto membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu kolonialisme yang mencengkram kuat pada waktu itu.

Tjahjo pun berharap dengan diresmikannya patung dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, anak-anak bangsa bisa terus diingatkan tentang pentingnya menjaga dan merawat tenun kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu.

Begitu juga ketika jadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran (Damkar) di Ambon, akhir Februari lalu, Tjahjo juga menyeru perang melawan hoax. Hoax jangan dibiarkan. Jangan sampai penyebar hoax merajalela. fdl/ags/AR-3