Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo

Cegah Anak "Stunting" Tak Perlu Mahal

Foto : BKKBN.GO.ID
A   A   A   Pengaturan Font

Stunting menjadi persoalan serius bagi Indonesia karena mengganggu sumber daya manusia, tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Untuk mencegahnya, sebenarnya masyarakat hanya perlu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk perbaikan gizi, seperti ikan dan telur yang harganya terjangkau.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang anak balita akibat dari kekurangan gizi. Kondisi ini terjadi saat bayi dalam kandungan hingga dilahirkan, tetapi baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun.

Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak. Rendahnya kemampuan kognitif yang akan memengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas. Tentu ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat empat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting. Jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67 persen.

Angka itu berhasil ditekan dari 37,8 persen pada tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20 persen.

Gambaran tersebut menunjukkan stunting merupakan permasalahan serius. Tanpa penanganan serius, stunting bisa merugikan Indonesia ke depannya. Untuk mewawancarai seputar stunting dan masalah kependudukan lain, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana kondisi penanganan stunting di Indonesia?

Saat ini, stunted (pendek) itu yang diukur, di Indonesia masih menggunakan stunted. Sedangkan yang namanya stunting itu ada ikutan-ikutannya, ada sebab akibatnya. Maka dikatakan stunting dan bisa dikoreksi dalam 1.000 hari kehidupan pertama karena potential growth tercipta di 1.000 hari kehidupan pertama.

Di posyandu sekarang hanya mengukur pertumbuhan panjang dan berat tanpa mengukur perkembangan sebagai pendekatan. Apabila dikaji lebih ilmiah ukuran di Indonesia itu berbeda dengan standar internasional, seperti stunted di Indonesia kurang dari dua standar deviasi, tapi internasional juga berbeda dengan di Indonesia.

Sementara ini pendekatannya mengukur tinggi badan dengan perkembangan umur, seperti baru lahir tinggi badan kurang dari 48 cm ini potensi stunting. Potensi otak tidak bertumbuh baik, fisik tidak bertumbuh baik, kalau tidak dikoreksi dalam 1.000, maka hari tuanya bisa menjadi pendek, berisiko penyakit kardiovaskuler, stroke, dan diabetes.

Kenapa stunting ini menjadi penting?

Jadi, stunting arahnya mencegah stunting itu mencegah agar tidak cerdas, agar tidak pendek, dan hari tua tidak terkena penyakit-penyakit. Masalah stunting penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

Data Bank Dunia atau World Bank mengatakan angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen. Artinya, sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah penyintas stunting. Hal inilah yang membuat stunting menjadi perhatian serius pemerintah.

Bagaimana pemerintah merespons hal tersebut?

Awal tahun 2021, pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Kami siap bekerja keras untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.

Satu hal yang harus dipahami bersama adalah stunting itu bisa diatasi untuk tidak menjadi stunting atau dikoreksi itu pada seribu hari kehidupan pertama. Sehingga ketika bayi lahir sampai dua tahun ini masih bisa dilakukan modifikasi, intervensi supaya tidak bisa menjadi stunting.

BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan satu juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. PLKB nantinya akan menjalankan pendampingan kepada keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan.

Masih ada anggapan, penanganan stunting ini butuh asupan gizi yang mahal. Bagaimana tanggapan Bapak?

Sungguh sering kali kita beranggapan atau beropini bahwa kalau kita mengonsumsi makanan sehat itu pasti mahal, itu sangat salah. Cegah anak stunting itu nggak perlu mahal-mahal banyak sekali sumber dari sumber daya yang ada di desa tidak perlu yang mahal-mahal. Makanan yang namanya daging itu mahal, ikan itu kan murah, tetapi ternyata kalau untuk mencegah stunting itu ikan sudah sangat cukup, telur sudah sangat cukup proteinnya sudah sangat tinggi tidak kalah dengan daging sapi, lemaknya juga cukup dan lemaknya juga lebih baik daripada daging sapi, bahkan kalau daging sapi punya dampak-dampak negatif.

BKKBN melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB (Keluarga Berkualitas). Ini salah satu upaya perbaikan gizi adalah melalui edukasi dan perbaikan konsumsi pangan ibu hamil, menyusui dan balita dari berbagai pangan yang tersedia, bergizi dan terjangkau dengan cita rasa yang sesuai dengan selera mereka.

Stunting ini selalu diidentikkan dengan tugas ibu. Bagaimana laki-laki khususnya para kepala keluarga bisa peduli terhadap stunting?

Tidak kalah pentingnya untuk mencegah stunting adalah pemeriksaan kesehatan calon bapak dan ibu seperti pemeriksaan darah, HB dan asam folat serta menjauhkan ibu hamil dari paparan asap rokok. Nah, toxic rokok ini memengaruhi prenatal dan postnatal, laki-laki yang program ingin punya anak berhenti dulu merokok selama 70 hari sebelum konsepsi karena toxic-nya bisa menurunkan kualitas sperma.

Bagaimana upaya BKKBN dari hulu ke hilir dalam penyelesaian stunting?

Selain tetap mengoptimalkan pelayanan melalui kader posyandu, BKKBN juga melakukan penanganan dari hulu ke hilir. Dimulai dari sebelum anak lahir, yakni saat para ibu atau pasangan usia subur merencanakan akan menikah, mereka harus dicek kesehatannya. Banyak perempuan Indonesia yang hamil dalam kondisi yang sebenarnya belum siap sehingga kemungkinan anaknya bisa stunting.

BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah dan ke depannya calon pasangan usia subur atau calon pengantin harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Calon pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Platform sedang disiapkan secara bersama-sama oleh BKKBN dan Kementerian Agama (Kemenag).

Terkait program ini ada anggapan bahwa pemerintah melarang untuk menikah. Bagaimana tanggapan Bapak?

BKKBN tidak akan mempersulit dan menggagalkan orang menikah. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat untuk hamil. Maka BKKBN tentu tidak melarang untuk menikah, tetapi akan memberikan masukan dan saran-saran untuk tidak hamil dulu sebelum kesehatannya memenuhi syarat.

Sebetulnya, kalau kita bisa memutus rantai ketika calon pengantin (catin) itu mau menjadi pasangan suami-istri, kemudian yang kurang memenuhi syarat itu bisa kita koreksi sebelum dia hamil, maka kemudian stunting bisa diturunkan. Keluarga Berencana Menuju Keluarga Berkualitas berorientasi pada penurunan stunting mulai masa pranikah, hamil, kemudian interval antara kehamilan sekarang dan kehamilan yang akan datang.

Sejauh ini apa saja program yang sudah disinkronkan BKKBN dengan kementerian/lembaga lain?

Salah satunya dengan bersinergi untuk mendapatkan data Calon Pengantin (Catin) tiga bulan sebelum perkawinan. Kami mendukung sosialisasi pengisian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan melakukan pengisian data kesehatan status gizi (siap nikah-siap hamil).

Setelah semua data dan informasi sudah selesai sebelum nikah dilaksanakan, jika diperlukan BKKBN dan Kemenag RI bersama-sama melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan data dan informasi Catin untuk monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dalam upaya pencegahan stunting bagi pasangan suami-istri baru. Selain kedua program ini masih banyak juga program-program lainnya.

Selain soal gizi, intervensi konkret apa yang bisa dilakukan mencegah stunting ini?

Salah satu bentuk intervensi sensitif stunting adalah pemenuhan Rumah Sehat melalui Sanitasi dan Air bersih. Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkontribusi besar dalam penanganan stunting.

Intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi dalam pencegahan stunting. Jadi bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil, ibu menyusui. Tetapi, penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai andil yang besar dan menjadi akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional.

Bagaimana dukungan regulasi untuk penguatan pencegahan stunting ini?

BKKBN mendapatkan Perpres secara resmi yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan. BKKBN akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional, kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tata kerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus kita lakukan dalam waktu yang tidak lama selama tiga tahun kurang lebih maka angka target sesuai arahan Bapak Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024.

Di dalamnya, ada delapan aksi integrasi intervensi penurunan stunting. Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Bagaimana BKKBN meningkatkan komitmen mencegah stunting?

Kepada seluruh Kepala OPDKB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) untuk tetap memberi dukungan kepada pemerintah daerah agar punya perhatian yang kuat terhadap masalah keluarga dan stunting. Daerah yang mempunyai potensi besar dan kaya raya seperti apa pun kalau kualitas SDM-nya rendah maka daerah tersebut tidak akan maju.

BKKBN akan banyak memberikan dukungan baik program maupun dukungan anggaran seperti DAK. Namun, kami juga berharap agar dari pemerintah daerah tetap kami mohon untuk penganggaran dalam APBD, BKKBN juga akan fokus pada program-program yang terkait dengan keluarga, bagaimana keluarga bisa dibantu dalam meningkatkan kualitas bayi, balita, anak, dan yang akan melahirkan juga harus diperhatikan sejak awal.

Di tengah pandemi Covid-19 ini bagaimana prevalensi stunting-nya?

Sayangnya, gerakan percepatan penurunan target itu terhambat pandemi Covid-19. Penyebabnya, karena orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang berujung tidak memiliki uang. Daya beli masyarakat berkurang hingga ruang fiskal pemerintah yang terbatas.

Angka stunting naik saat pandemi Covid-19. Setidaknya, kurang lebih dua juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi khususnya wasting di low and middle income countries (LMICs) yang bisa mengakibatkan stunting pada anak.

Di Indonesia sendiri, sebanyak 14 provinsi yang berada pada batas high 20 persen sampai 30 persen dan hanya DKI Jakarta saja dengan prevalensi yang medium. Sementara itu, angka stunting tertinggi berada di 19 provinsi yang bertumpuk pada batas very high di atas 30 persen, dan provinsi paling tinggi adalah NTT sebanyak 42,7 persen, Sulawesi Barat 41,6 persen, dan Aceh 37,1 persen.

BKKBN akan berupaya memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini. Saya dengar dari salah satu profesor yang mengatakan bahwa angka stunting akan menjadi tinggi pada 2020 dan 2021, untuk itu perlu tindakan yang lebih agar angkanya tidak naik.

Bagaimana keterlibatan BKKN dalam penanganan Covid-19?

BKKBN mengemban tugas baru tentang stunting dan juga harus terlibat secara aktif di dalam penanganan Covid-19 terutama di dalam pemberian vaksinasi untuk ibu hamil dan juga anak-anak. Kita diminta untuk mendukung sukses untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada anak-anak dan juga pada ibu hamil pada kesempatan kali ini saya sampaikan pemberian vaksinasi pada anak-anak sudah sangat jelas dan sudah sangat tepat diberikan untuk langkah pertama pada usia 12-17 tahun.

Sedangkan terkait dengan vaksin untuk ibu hamil tentu kajian-kajian sudah banyak ada laporan CDC dari Amerika sudah memberikan rekomendasi catatan bahwa penelitian-penelitian vaksin untuk ibu hamil terbukti sudah diteliti dibandingkan antara yang tidak hamil dan yang hamil maka efek sampingnya tidak bermakna.

Riwayat Hidup*

Nama: dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K)

Tempat, tanggal lahir: Kulon Progo, Yogyakarta, 30 Juli 1964

Pendidikan:

  • Sarjana Kedokteran UGM (1989)
  • Spesialis I Kedokteran UGM (2000)
  • Spesialis II Kedokteran UGM (2006)

Karier:

  • Kepala Puskesmas Kahala,Kab. Kutai, Kalimantan Timur (1990)
  • Kepala Puskesmas Melak,Kab.Kutai, Kalimantan Timur (1991)
  • Kepala Puskesmas Lok Tuan Bontang Utara, Kab. Kutai, Kalimantan Timur (1994)
  • Staf hingga Kepala Instansi Kesehatan Reproduksi & Bayi Tabung, RSUP Dr.Sardjito (1995-2011)
  • Dosen Fakultas Kedokteran UGM (2000-2011)
  • Bupati Kulon Progo (2011 -2019)
  • Kepala BKKBN (2019 -Sekarang)

Penghargaan:

  • Dokter Teladan (1992)
  • Satyalencana Bidang KB (2010)

*BERBAGAI SUMBER/LITBANG KORAN JAKARTA/AND


Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top