Carrie Lam Sebut Demonstran sebagai Perusuh

HONG KONG - Pengunjuk rasa antipemerintah yang terlibat bentrokan dengan polisi di sebuah pusat perbelanjaan Hong Kong, dinyatakan sebagai perusuh oleh pemimpin eksekutif Hong Kong pro-Beijing, Carrie Lam, Senin (15/7).

"Mereka (polisi dan jaksa) berkomitmen atas tugas mereka, dan juga sangat profesional dan bisa menahan diri. Tapi mereka diserang oleh perusuh, saya pikir kita benar-benar bisa menggambarkan mereka (demonstran) sebagai perusuh," kata Lam kepada awak media, usai mengunjung petugas kepolisian yang terluka.

Oleh karena itu, Lam mendukung tindakan kepolisian dengan mengatakan bahwa polisi dan para jaksa akan mengajukan tuntutan setelah dilakukan penyelidikan.

Pernyataan Lam itu dilontarkan para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan pada Minggu (14/7) untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi.

Dalam aksi unjuk rasa pada Minggu, polisi menggunakan pentungan dan semprotan merica untuk membubarkan ribuan demonstran yang berkumpul di Distrik Sha Tin di Hong Kong yang berbatasan dengan Tiongkok daratan. Selain menentang dan menuntut pencabutan sepenuhnya bagi RUU ekstradisi itu, para pengunjuk rasa pun menuntut pengunduran diri Lam.

Protes di Sha Tin berlangsung damai hampir sepanjang hari, tetapi bentrokan terjadi antara polisi dan para demonstran ketika hari menjelang malam. Sebagian pengunjuk rasa berlari ke dalam kompleks perbelanjaan mewah itu, di mana bentrokan berlanjut.

Picu Kemarahan

Penggunaan kata "perusuh" oleh Lam telah memicu kemarahan para pengunjuk rasa yang menolak keras penjelasan itu. Mereka menuduh polisi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan menuntut agar penggunaan kata itu ditarik kembali.

"Alih-alih mencari rekonsiliasi, dia (Lam) meminta bantuan polisi, dengan memulai kebencian dan pertumpahan darah," cuit aktivis demokrasi Joshua Wong di media sosial.

Hong Kong diguncang protes besar selama lebih dari sebulan. Bulan lalu, ratusan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh barisan pemuda berhasil merangsek masuk ke gedung legislatif Hong Kong dan mereka melakukan aksi vandalisme.

Walau RUU ekstradisi telah ditangguhkan, akan tetapi tak berhasil memadamkan kemarahan publik yang telah berkembang menjadi gerakan untuk menuntut reformasi demokratis, hak pilih universal, dan penghentian upaya pembungkaman suara di Hong Kong.

Sebagian besar demonstran memandang bahwa aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sebagai bagian dari perjuangan eksistensial melawan Beijing yang pengaruhnya semakin kuat di Hong Kong.

Di bawah kesepakatan pengembalian koloni pada 1997 dengan Inggris, Tiongkok berjanji untuk mengizinkan Hong Kong mempertahankan kebebasan utama seperti peradilan yang independen dan hak bersuara, selama 50 tahun setelahnya pengembalian Hong Kong. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa kesepakatan itu telah dilanggar seperti dengan hilangnya pembuat buku anti-Tiongkok, diskualifikasi politikus terkemuka, dan dipenjaranya para pemimpin aksi protes demokrasi. Pihak berwenang pun menolak seruan agar pemimpin Hong Kong dipilih langsung oleh rakyat. ang/AFP/I-1