Capres dan Isu Lingkungan

Di sisi lain, Prabowo konsisten pada pengembangan biofuel melalui penanaman aren, ubi, sagu, sorgum, dan kelapa di 10 juta hektare lahan kritis di hutan. Sayangnya, program ini tidak mempertimbangkan risiko emisi dari konversi lahan skala besar, trade off dengan ketahanan pangan dan potensi konflik lahan.

Kedua capres mestinya melihat tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari tata kelola jasa ekosistem. Mengelola jasa ekosistem penting untuk membangun ketahanan ekosistem yang mendukung semua jenis kehidupan. Hal ini membutuhkan pemahaman cara ekosistem merespons masalah lingkungan dalam rangka mencari solusi terintegrasi guna mendukung sustainability sistem sosio-ekologis.

Contoh, pengembangan energi terbarukan harus teriintegrasi dalam kerangka transisi energi, mitigasi perubahan iklim, dan diversifikasi ekonomi. Mitigasi perubahan iklim dapat juga dihubungkan dengan praktik pertanian berkelanjutan.

Contoh integrasi seperti tadi sulit ditemui pada visi misi kedua capres. Mereka juga tidak mempertimbangkan polusi lingkungan, sawit, konflik lahan, dan hubungan antarpersoalan-persoalan tersebut. Akar konflik agraria seringkali karena tumpang tindih regulasi agraria, hutan, dan pertanian.

Harmonisasi regulasi-regulasi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi 51 juta hektare sertifikasi lahan oleh Jokowi saat ini. Terkait sawit, praktik pengelolaannya yang berkelanjutan juga penting bagi ekonomi dan lingkungan. Prabowo-Sandi mestinya memanfaatkan kepemilikan mereka terhadap beberapa perusahaan sawit untuk mendukung sertifikasi sawit berkelanjutan. Sementara itu, Jokowi juga seharusnya mempertimbangkan trade off antara moratorium sawit dan program biofuelnya.
Halaman Selanjutnya....