Calon Rektor Unpad Terkendala Kasus KDRT

Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung yang saat ini tengah melakukan proses pemilihan pimpinan tertinggi (rektor), terkendala kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait salah satu calon rektor (calrek), Obsatar Sinaga, yang dinilai memiliki track record buruk.

Penilaian ini datang menyusul adanya surat pernyataan dari mantan istrinya kepada Presiden Joko Widodo agar melakukan peninjauan kembali terhadap Obsatar Sinaga terkait pencalonannya sebagai rektor Unpad.

Obsatar Sinaga, yang akrab disapa Obi, yang notabene merupakan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), diduga pernah melakukan sejumlah tindakan tercela, salah satunya KDRT.

Meski kuasa hukum Obi telah mengklarifikasi kasus tersebut dengan laporan Kepolisian terkait KDRT telah dicabut, namun Azriana, komisioner Komnas Perempuan, menilai

pemilihan Obi sebagai calrek, pihaknya harus melihat masalah ini sebagai pertimbangan, mengingat kasus KDRT bukanlah kasus ringan, dan bagi pelakunya tidak boleh diberikan kesempatan kembali.

"Sebaiknya ada yang menyampaikan keberatan kepada panitia pemilihan. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan berpotensi terulangnya kejadian serupa. Dan bila terjadi bukan hanya pribadi yang tercoreng, namun civitas akademi pun akan menjadi rusak," kata Azriana di Jakarta, Minggu (7/10).

Pihaknya menyambut baik jika Komnas Perempuan juga digandeng untuk menuntaskan permasalahan yang ada, sekaligus mengajukan keberatan jika yang bersangkutan menjadi calrek.

Azriana meminta kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada istri dan keluarganya yang sudah menjadi korban, untuk tidak ragu mengambil langkah tegas agar kasus seperti ini tidak dianggap remeh.

Sepakat Datangi MWA

Sementara itu, Sesepuh Jawa Barat, Alumni Unpad, dan beberapa kelompok paguyuban Sunda mengecam Majelis Wali Amanat (MWA) yang meloloskan Obsatar Sinaga, sebagai salah satu calrek.

Rekam jejak Obi terkait kasus KDRT yang telah tersebar di media sosial (medsos) membuat citra Unpad memburuk.

Salah satu sesepuh, Dindin S. Maolani mengatakan, tuduhan KDRT yang telanjur tersebar di media massa dan medsos bukan hal sepele. Pasalnya, Obi mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan tiga bakal calrek Unpad.

"Ini persoalan nama Unpad. Sebagai atikan sejarah untuk urang Sunda. Cari rektor Unpad karena menyandang nama Padjajaran. Sehingga teman-teman merasa ini harus diluruskan. Siapa pun yang ujungnya akan memilih rektor, kasus pelaporan mantan istri diduga KDRT tidak boleh dibiarkan," katanya.

Menurutnya, Unpad memiliki sejarah panjang yang melibatkan Jawa Barat dan orang Sunda. Sehingga masalah ini perlu ditindaklanjuti supaya rektor Unpad ke depan tidak memiliki kasus yang melanggar etika.

"Saya sudah klarifikasi ke mantan istri Obi, Erna, mengenai kebenaran surat Erna ke Jokowi, termasuk fotonya itu benar," ungkapnya.

Namun, kata Dindin, muncul klarifikasi dari kuasa hukum Obi, yakni anaknya sendiri, membantah laporan tersebut.

"Kita melihat dari foto ya enggak mungkin. Seorang istri dipukuli diomeli sampai harus melapor ke Polres. Jadi kami sementara menyimpulkan kejadian KDRT itu ada. Untuk itu menjadi betul, fakta hukum harus kuat, harus ada pelaporan dari Erna ke polisi. Memang pernah ada perdamaian, namun konteks KDRT itu bisa diteruskan, yang penting ada atau tidak pemukulan itu, karena pihak Obi membantah," tuturnya.

Para sesepuh melihat ini hal penting. Mereka mengingatkan MWA untuk berhati-hati dengan pelbagai kasus. Rencananya mereka sepakat mendatangi MWA untuk melaporkan perihal kelolosan Obi, padahal memiliki rekam jejak yang kurang baik.

Mereka berharap pihak terkait dapat membuat tim investigasi independen non-MWA untuk mencari fakta dan merumuskan semua hal dari data dan keterangan terkait Obi, Erna, dan dugaan pidana, serta pelanggaran etika dan moral.

tgh/R-1