Butuh Kebijakan Jangka Panjang

JAKARTA - Upaya pengendalian inflasi pangan beserta dampaknya dibutuhkan kebijakan dalam jangka panjang lantaran peningkatan risiko perubahan iklim mengancam masalah produksi pangan. Berbagai kebijakan pemerintah selama ini mulai dari Bantuan Sosial (Bansos), penyaluran subsidi hingga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tak cukup menangani lonjakan harga pangan beserta dampaknya.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, menyatakan pergerakan harga pangan menjadi faktor pendorong utama inflasi dalam lima bulan terakhir, menyusul meluasnya gagal panen akibat meningkatnya intensitas dampak fenomena alam yaitu El Nino. Pasalnya, komponen makanan merupakan kontributor terbesar dalam perhitungan inflasi sehingga stabilitas harga pangan menjadi isu utama dalam pengendalian inflasi belakangan ini.

"Sejak September lalu, Indeks Nino telah mencapai tingkat di atas 0,5 (mengindikasikan terjadinya El Nino) dan saat ini berada di angka 1,80," ujar Teuku Riefky kepada Koran Jakarta, Selasa (19/3).

Berlangsungnya fenomena El Nino memicu mundurnya musim panen dan mendisrupsi kecukupan pasokan beras. Lebih lanjut, momentum Ramadan menyebabkan naiknya permintaan produk pangan, termasuk beras.

"Kombinasi kelangkaan pasokan dan peningkatan permintaan komoditas pangan mendorong inflasi pangan naik mencapai angka 6,73 persen (yoy) pada Februari 2024 dari 5,84 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," ucap Riefky.
Halaman Selanjutnya....