“Business Matching' Pacu UMKM
GENJOT EKSPOR I Pekerja menyelesaikan pembuatan kerajinan rotan di sentra produksi rotan Weru, Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu laku. Pemprov Jawa Barat akan terus menggenjot ekspor rotan dengan menjajaki pasar Eropa, Afrika Utara dan Asia.
Foto: ANTARA/DEDHEZ ANGGARAJAKARTA - Pemerintah bersama pelaku usaha membahas berbagai upaya meningkatkan ekspor, termasuk produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya mengoptimalkan pendekatan bisnis atau business to business (B2B).
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merumuskan strategi yang efektif untuk mendongkrak ekspor nasional, termasuk ekspor UMKM. Salah satu strategi yang diusung Kadin adalah pendekatan business matching.
"Saya kira pendekatan ini tepat terutama untuk menggarap B2B," ungkap Teten kepada wartawan selepas pertemuan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, di Jakarta, Rabu (24/7).
Secara istilah, business matching merupakan pertemuan bisnis yang terjadwal antara pelaku bisnis dengan calon mitra. Sistem bisnis yang juga dikenal dengan sebutan B2B ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan koneksi antara pebisnis satu dengan pebisnis lainnya, yang memiliki pola bisnis mirip.
Lebih lanjut, Teten menjelaskan Kemenkop UKM dan Kadin akan membidik pasar potensial dan mencari potensi UMKM di dalam negeri yang bisa dibina dan didampingi untuk ekspor. Namun, dia memaparkan ada beberapa kendala dalam meningkatkan ekspor, yaitu kapasitas produksi yang terbatas, biaya logistik yang tinggi, dan ketidakpastian akan kontinuitas, kuantitas, dan kualitas produk.
Pada kesempatan sama, Arsjad mengatakan business matching menjadi kunci utama dalam meningkatkan ekspor UMKM. Melalui business matching, UMKM akan dipertemukan dengan calon pembeli potensial luar negeri, yang diharapkan dapat membantu UMKM untuk menemukan pasar yang tepat dan meningkatkan peluang ekspor mereka.
Dia juga menekankan pentingnya menciptakan solusi pembiayaan alternatif yang sesuai dengan kondisi UMKM. Dia mendukung inovasi pembiayaan melalui sistem credit scoring dalam menilai kelayakan kredit peminjam.
Arsjad menambahkan pentingnya upaya pemberantasan impor ilegal yang mengganggu pasar dan merusak industri dalam negeri, termasuk UMKM. "Kita ini jangan hanya jadi pasar, tetapi juga memastikan jangan sampai terjadi impor ilegal yang mengganggu industri dan UMKM karena nantinya akan berdampak UMKM kita jadi tidak bisa bersaing," ucapnya.
Target Digitalisasi
Sementara itu, upaya pemerintah memacu digitalisasi UMKM bakal menghadapi kesulitan. Kemenkop UKM pesimistis target digitalisasi UMKM tidak akan tercapai tahun ini.
Pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital tahun ini. Namun, dari 65 juta UMKM yang terdaftar pada 2021, baru 22,8 juta UMKM sudah go digital pada 2023.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara, Muchamad Ismail
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Garuda Indonesia turunkan harga tiket Jayapura-Jakarta
- 2 Pemeintah Optimistis Jumlah Wisatawan Tahun Ini Melebihi 11,7 Juta Kunjungan
- 3 Dinilai Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Percepat Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT
- 4 Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah
- 5 Meluas, KPK Geledah Kantor OJK terkait Penyidikan Dugaan Korupsi CSR BI
Berita Terkini
- Pemulangan Warga Terus Dilakukan, Kemlu: 91 WNI yang Dievakuasi dari Suriah Tiba di Tanah Air
- Ribuan Mantan Anggota Jamaah Islamiyah Deklarasi Pembubaran di Solo
- Denny JA Rumuskan 6 Prinsip Emas Spiritualitas di Era AI
- Warga Diminta Waspada, Gunung Ibu di Halmahera Barat Sudah Dua Kali Erupsi
- Meningkat, KCIC Sebut 100 Ribu Tiket Whoosh Terjual Untuk Momen Natal dan Tahun Baru