Bunga Utang Tinggi, Kemampuan Bayar Pemerintah Dinilai Tak Sebanding dengan Terbitnya Utang Baru

JAKARTA - Sebuah lembaga studi ekonomi dan hukum menilai kemampuan bayar utang pemerintah dinilai tak sebanding dengan terbitnya utang baru dikarenakan tingginya bunga utang. Titik kritis dalam melihat porsi utang pemerintah adalah beban bunga utang yang mahal. Sehingga mempengaruhi kemampuan bayar pemerintah.

"Kemampuan bayar utang tidak sebanding dengan kecepatan penerbitan utang baru, dan pemanfaatan dari utang masih terjebak pada belanja yang tidak produktif. Jadi tidak hanya soal rasio utang dianggap masih aman di bawah level 60 persen, tapi bunga utang pemerintah terutama SBN itu sangat mahal," kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economy and Law Studies (Celios), seperti dikutip dari liputan6.com, Jumat (29/7).

Menurut Bhima, ada risiko ketika tingkat suku bunga meningkat secara signifikan, maka akan berpengaruh pada bunga utang. Terlebih, menyangkut sisi utang Surat Berharga Negara (SBN) yang mendominasi utang Indonesia.

"Sekarang SBN mendominasi sampai 88,2 persen dari total utang pemerintah, sementara investor menuntut imbal hasil SBN harus tinggi yakni 7,4 persen untuk tenor 10 tahun," ujarnya.

Dengan kondisi itu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terbebani untuk membayar bunga utang. Angkanya fantastis, melebihi Rp410 triliun.

Soal kemampuan bayar bisa dicek Debt Service Ratio-nya 39,2 persen dari data terakhir. Filipina dengan rating utang yang lebih baik yakni BBB+ dibanding Indonesia BBB hanya memiliki DSR 10,1 persen.

"Semakin tinggi DSR artinya kemampuan bayar utang dari penerimaan ekspor cenderung melemah," ujarnya.