Bunga Acuan Ditahan di Level 5,75 Persen, BI: Memadai Kendalikan Inflasi Inti

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menahan diri untuk melanjutkan kebijakan moneter ketat. Bank sentral mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan keputusan menahan bjnga acuan itu untuk mengendalikan inflasi inti dan indeks harga konsumen (IHK).

"Bank Indonesia meyakini bahwa BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen tersebut memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap berada dalam kisaran tiga plus minus satu persen pada semester I 2023," kata Perry dalam Pengumuman Hasil RDG Maret 2023 di Jakarta, Kamis (16/3).

BI juga meyakini suku bunga acuan tersebut memadai untuk mendorong inflasi IHK akan kembali ke dalam sasaran tiga plus minus satu persen mulai September 2023.

Pery menuturkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah.

Untuk itu, BI terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan langkah-langkah yakni memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, juga diperkuat melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek tetap dilanjutkan guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.

Pengelolaan devisa hasil ekspor juga diperkuat melalui instrumen operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa term deposit (TD) valas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar yang telah berlaku per 1 Maret 2023.

BI melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman kepada aspek profitabilitas perbankan dan dampak suku bunga kebijakan terhadap suku bunga kredit.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran diperkuat untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD), antara lain dengan mendorong inovasi sistem pembayaran, termasuk melalui perluasan kepesertaan (bank dan lembaga selain bank), kanal layanan (direct-debit, bulk-credit, request for payment), dan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat.

BI juga melanjutkan inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC) melalui perluasan QRIS antarnegara dan implementasi Fast Payment Interconectivity.

Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dalam menghadapi periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 H diperkuat dengan memastikan ketersediaan dan kehandalan sistem pembayaran BI dan sistem pembayaran industri, termasuk memantau kehandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran.

BI juga memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1444 H melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2023, termasuk penyediaan uang tunai sebesar Rp195 triliun.

Selanjutnya, BI memperkuat kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Bank Indonesia juga melanjutkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023, khususnya melalui jalur keuangan.