BUMN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Alternatif

JAKARTA - Pemerintah mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius Klik Ro, mengatakan pembiayaan alternatif tersebut dapat mengurangi ketergantungan BUMN terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

"Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT PP (Persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lain untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," kata Aloysius saat Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dan Ciptadana di Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4).

Sebagai upaya mendukung pencapaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 200 MW yang dibangundengan skema Independet Power Producer (IPP) melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co (CDTO) dan PT Sumberdaya Sewatama.

Terhadap proyek tersebut, Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah. Dengan penerbitan instrumen SBP ini, PT PP (Persero) Tbk akan menorehkan sejarah sebagai BUMN pertama yang menginisiasi bergulirnya SBP yang menjadi angin segar pengembangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah (ABPN/APBD).

Pembelian SBP sendiri rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar 250 miliar rupiah yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar 1,3 triliun rupiah melalui Danareksa Capital.

"Underlying" Produk

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan bahwa Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan oleh PT PP dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di pasar modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA).

Pihaknya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur. "Kami mengapresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dilakukan Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur," ujar Hoesen.

Sementara itu, CEO PlNA Center for Private Investment, Eko Putro Adijayanto mengatakan momentum penerbitan Surat Berharga Perpetual tersebut dapat menjadi sentimen positif dan preseden yang baik dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Eko mengatakan akan terus melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan OJK, Kementerian BUMN, dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.

"Penerbitan Surat Berharga Perpetual melalui skema PlNA merupakan salah satu terobosan dan solusi mengatasi gap pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara," ujar Eko.

Ant/AR-2