BUMN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Alternatif

JAKARTA - Pemerintah mendorong peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius Klik Ro, mengatakan pembiayaan alternatif tersebut dapat mengurangi ketergantungan BUMN terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

"Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT PP (Persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lain untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," kata Aloysius saat Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dan Ciptadana di Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4).

Sebagai upaya mendukung pencapaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 200 MW yang dibangundengan skema Independet Power Producer (IPP) melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co (CDTO) dan PT Sumberdaya Sewatama.

Terhadap proyek tersebut, Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah. Dengan penerbitan instrumen SBP ini, PT PP (Persero) Tbk akan menorehkan sejarah sebagai BUMN pertama yang menginisiasi bergulirnya SBP yang menjadi angin segar pengembangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah (ABPN/APBD).
Halaman Selanjutnya....