BUMDes Bekasi Optimalkan Potensi Wilayah

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi minta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengoptimalkan potensi wilayah untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian desa. Harapan ini disampaikan Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Senin (24/10).
Dia mengatakan potensi desa, seperti pariwisata, pertanian, peternakan, perdagangan, industri, dan kuliner dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan sektor usaha BUMDes. "Dengan beragam unit usaha sektor ekonomi masyarakat, BUMDes menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi daerah," tandasnya.
Melalui optimalisasi unit usaha BUMDes diharapkan mampu mendorong status desa menjadi lebih berkembang, maju, dan mandiri, meski Kabupaten Bekasi tidak lagi memiliki desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Dani menyebut dari total 180 desa, 59 berstatus berkembang, 69 maju, dan 52 mandiri.
Dani menambahkan, dari 180 desa, 155 sudah memiliki BUMDes. Mereka bergerak di sejumlah bidang usaha. Bahkan beberapa di antaranya telah mampu menyumbang pendapatan asli bagi desa. BUMDes Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, dengan unit usaha pengelolaan limbah, mampu menyumbang pendapatan 200 juta per tahun.
Sedangkan BUMDes Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara yang bergerak di bidang pengolahan sampah dan minimarket, menyumbang pendapatan 30 juta setahun. Lalu, BUMDes Gatot Kaca, Karangraharja dengan usaha peternakan ikan dan roti menyumbang 10 juta setahun.
"Sisanya rata-rata memiliki omzet di bawah 10 juta per tahun. Jika dikelola secara optimal, pendapatan aslinya bisa lebih besar," tandas Dani.

Inflasi
Selain masalah kinerja BUMDes, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga tengah menyusun neraca harian pangan. Hal ini untuk menahan laju inflasi yang telah mencapai 5,9 persen secara nasional sejak awal tahun. Dani Ramdan mengatakan, neraca harian pangan tersebut berisi informasi stok awal, kebutuhan per bulan, serta produksi tiap wilayah.
"Selain itu, produk impor dan rencana impor komoditas akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan," katanya. Dia telah menginstruksikan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk rapat monitoring setiap pekan.
Pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dengan operasi pasar, bila harga komoditas naik. Pemkab juga kerja sama dengan daerah lain untuk dapat memasok hasil pangan. "Selain mengelola data, kami juga rapat monitoring dan evaluasi mingguan, juga koordinasi dengan wilayah pemasok guna mengantisipasi kenaikan harga," tuturnya.