BUMD Harus Kembangkan Urban Farming

JAKARTA – Seluruh perangkat wilayah diminta untuk menggalakkan urban farming atau pertanian perkotaan. “Walaupun Jakarta itu padat, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong atau kurang produktif untuk dimaksimalkan menjadi pertanian kota demi ketahanan pangan,” ungkap penjabat Gubernur Provinsi Jakarta, Teguh Setyabudi. Rabu (18/12).

Teguh menyampaikan ini saat berada di Urban Farming Buaran Citra Lestari, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Rabu. Bahkan, Teguh mengungkapkan, atap gedung juga bisa dimanfaatkan untuk urban farming. Ini merupakan inovasi yang bisa terus dilakukan untuk ketahanan pangan Jakarta.

Menurut Teguh, urban farming tak hanya menanam sayur, cabai, atau terong, tapi juga bisa budi daya ikan. Bahkan juga memelihara kambing maupun sapi. “Ini luar biasa. Saya minta terus digalakkan. Pemprov akan mendukung perlaksanaan urban farming,” jelas Teguh.

Dia berharap urban farming bisa berfungsi sosial juga. Program ini juga bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Selain itu, hasilnya juga bisa meningkatkan ekonomis warga. Ini juga bisa untuk menambah kas kelurahan,” tutur Teguh.

Lebih jauh Teguh mendorong agar seluruh jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki lahan agar mengembangkan urban farming. Pemprov Jakarta juga akan terus mengoptimalkan lahan untuk urban farming.

Stabilisasi Harga

Sementara itu, menjelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan stabilisasi harga pangan. Salah satnya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri, menyebutkan GPM dilaksanakan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogot, Selasa. Tujuannya, untuk memastikan harga-harga tetap normal selama libur Natal dan Tahun Baru.

Menurutnya, sempat terjadi kenaikan harga beberapa bahan pangan pekan lalu seperti cabai rawit, minyak goreng, dan telur. Lonjakan harga beberapa bahan pangan itu terjadi karena adanya peningkatan permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

Namun, kini harga minyak goreng cukup baik. Mudah-mudahan jelang Nataru ini harga pangan pokok di Kabupaten Bogor terkendali dengan baik sehingga tidak memberatkan konsumen. Selama tahun ini, Pemkab Bogor sudah menggelar 37 kali GPM dengan menghasilkan omzet 3,8 miliar.

Program GPM memberikan subsidi berupa fasilitasi distribusi pangan dari Pemkab Bogor senilai 2.000 per kilogram. “Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi pengendalian inflasi dan membantu warga mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang lebih murah,” katanya.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menyampaikan bahwa perolehan pajak daerah telah mencapai 945 miliar atau sudah 97 persen dari target tahun ini. Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, menjelaskan target pendapatan pajak daerah tahun ini sebesar 984 miliar.

Maka, selama beberapa hari ke depan, dia masih harus mengejar sisanya sekitar 30 miliar sampai 40 miliar. “Kami berharap target bisa tercapai,” tutur Deni. Menurut Deni, hingga kini operasi sisir pajak masih berlangsung. Ini misalnya dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurutnya, tanpa kolaborasi dan sinergi, pengelolaan pajak yang baik tidak akan terwujud. Bapenda juga menggelar Gebyar Pajak sebagai langkah apresiasi kepada mitra pengelola pajak, wajib pajak yang patuh, dan taat pajak.

“Gebyar Pajak bertujuan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan penerimaan pajak daerah,” ujarnya. Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menuturkan, saat ini masih ada tantangan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan pajak. Ini termasuk piutang pajak yang perlu diselesaikan.

Setelah dihitung, masih ada utang pajak senilai 22 miliar lebih. Jumlah tersebut berasal dari 931 wajib pajak seperti hotel, restoran, reklame, kesenian, air tanah dan parkir. Hery minta seluruh wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban demi terwujudnya Kota Bogor yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing,” jelas Hery.