Bukan Solusi, Penempatan TNI dalam Jabatan Sipil Dinilai Malah Akan Lahirkan Konflik Kepentingan

Tak hanya itu, menurutnya KontraS mengkhawatirkan diperkenankannya TNI menempati jabatan sipil, justru dapat memicu ketidakprofesionalan khususnya dalam penentuanGa jabatan, hingga berpotensi melahirkan konflik kepentingan mengingat beberapa menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang militer.

"Mekanisme bukan lagi berfokus pada kualitas seseorang dalam kerangka sistem merit, melainkan berdasarkan kedekatan atau 'power' yang dimiliki. Belum lagi beberapa menteri yang menghuni kabinet Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang militer, sehingga akan berpotensi besar melahirkan konflik kepentingan," tutur Fatia.

Lebih lanjut, KontraS menuturkan terdapat sejumlah permasalahan manajerial yang terjadi di tubuh TNI sejak 2019, yakni membludaknya prajurit non-job justru disertai dengan bertambah besarnya jumlah pasukan TNI khususnya Angkatan Darat (AD). Saat itu, Panglima sebelumnya yakni Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkap bahwa terdapat 500 perwira TNI tidak dalam tugas.

"Sayangnya, langkah atau solusi yang ditawarkan selalu menempatkan TNI pada jabatan sipil. Kuat dugaan bahwa pada praktiknya hanya berujung pada bag-bagi jabatan, tanpa memperhatikan kebutuhan," tambahnya.

Di sisi lain, KontraS menilai negara harus memperbaiki penerimaan anggota TNI dan memperbaiki struktur pos kemiliteran dibandingkan dengan menempatkan prajurit aktif pada posisi sipil tertentu. Hal ini disebut Fatia juga memicu lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak ditujukan untuk mensejahterakan rakyat.
Halaman Selanjutnya....