Buka Masa Sidang DPR, Puan Bicara Pemerintah Baru Harus Leluasa Susun APBN

Mantan Menko PMK tersebut menyatakan, DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU itu di masa sidang yang tersisa hingga berakhirnya DPR RI periode 2019-2024. Meski begitu, Puan mengingatkan dalam pembentukan suatu UU tentunya terdapat berbagai dinamika dan sudut pandang yang berbeda-beda.

"Namun dinamika tersebut dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam UUD NRI 1945. DPR RI bersama Pemerintah juga harus memperhatikan syarat formal pembentukan Undang Undang yang telah menjadi norma dalam keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Kemudian untuk fungsi pengawasan, DPR RI mengarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan UU di berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat kemajuan pembangunan.

"DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian di tengah masyarakat, antara lain persiapan penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 2024, kenaikan harga pangan dan sembako, tumpang tindih regulasi dan penyelesaian masalah pertanahan," papar Puan.

"Pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil, ancaman risiko cuaca panas ekstrem, persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) bulan November 2024, dan tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal," lanjut cucu Bung Karno itu.
Halaman Selanjutnya....