Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kejahatan Siber -- Kadispenad: Akun Resmi TNI AD Sudah Kembali Normal Usai Diretas

BSSN Telusuri Latar Belakang Bjorka

Foto : antara/Asprilla Dwi Adha

Petugas berjaga di depan gedung Kantor Badan Siber dan Sandi Negara, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan aksi pembocoran data oleh hacker atas nama Bjorka masih terbilang berintensitas rendah dan BSSN tergabung dalam tim khusus yang dibuat pemerintah untuk menghadapi masalah kebocoran data di Indonesia.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan saat ini pihaknya tengah menelusuri latar belakang peretas Bjorka yang melakukan peretasan data ke sejumlah situs pemerintah.

"Sedang kita telusuri," kata Hinsa di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9).

Guna menelusuri latar belakang peretas Bjorka itu, Hinsa menyebut masih terus berproses lantaran serangan itu dilancarkan di ruang siber. "Bukan kayak mencari secara fisik," ucapnya.

Untuk itu, ia mengatakan BSSN berkoordinasi pula dengan pihak Bareskrim Polri terkait dengan forensik digital untuk menelusuri latar belakang peretas Bjorka. "Kita bersama-sama dengan aparat terkait, khususnya Bareskrim kita juga berkoordinasi," ujarnya.

Selain itu, Hinsa menyebut BSSN juga berkoordinasi dengan stakeholder pemilik data yang diduga diretas, agar melakukan evaluasi sistem. Menurutnya, masing-masing kementerian/lembaga ikut bertanggung jawab terhadap masalah keamanan sistem elektronik. "Karena sebagian juga enggak merasa 'kami merasa tidak kehilangan data' atau tidak tahu," katanya.

Ia mengatakan BSSN memberikan layanan IT Security Assessment (ITSA) untuk menemukan celah kerentanan pada layanan publik berbasis sistem informasi oleh penyelenggara negara.

Terkait isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mencuat beberapa waktu belakangan, Hinsa mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi serangan peretas di ruang siber. Ia menyebut bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan baik, dan serangan siber yang dilancarkan peretas Bjorka masih masuk dalam klasifikasi intensitas rendah.

"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya," kata Hinsa.

Twitter TNI AD

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Hamim Tohari menyampaikan bahwa akun resmi Twitter TNI AD bernama pengguna @tni_ad sudah kembali normal setelah sempat diretas.

"Akun resmi Twitter TNI AD terhitung mulai hari Selasa siang, tanggal 13 September 2022, sudah mulai normal," kata Hamim dalam siaran tertulis Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa TNI AD mengapresiasi pihak Twitter Indonesia yang telah membantu pemulihan dan pengamanan akun Twitter TNI AD dari aktivitas ilegal sehingga dapat beroperasi kembali seperti sedia kala.

"TNI AD mengapresiasi pihak Twitter Indonesia yang telah membantu pemulihan akun Twitter TNI AD sehingga bisa beroperasi kembali seperti sedia kala dan telah membantu mengamankan akun ini dari aktivitas ilegal," ujar dia.

Untuk saat ini, Hamim mengatakan TNI AD terus mengevaluasi sistem pengamanan siber yang mereka miliki. Dengan demikian, lanjut dia, ke depannya TNI AD dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang mampu meminimalisasi gangguan serangan siber.

Sebelumnya, akun Twitter TNI AD diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menampilkan banyak cuitan berisikan gambar-gambar penguin.

Kasus peretasan pada beberapa waktu terakhir memang menjadi perbincangan publik. Selain peretas akun Twitter TNI AD, ada pula peretas yang mengaku sebagai Bjorka melalui grup Telegram.

Dia mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter hingga Sabtu (10/9) pagi.

Pemerintah kemudian membentuk tim khusus. Tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top