Brexit, Dilema PM Theresa May

Theresa May sedang menghadapi krisis paling serius selama menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris setelah Menteri Luar Negeri, Boris Johnson, dan Menteri Brexit, David Davis, mengundurkan diri, Senin (9/7). Johnson dan Davis kecewa melihat kebijakan Brexit (Britain dan Exit) yang ditawarkan May.

Mereka menganggap kebijakan tersebut terlalu lunak sehingga tujuan Inggris keluar dari Uni Eropa tidak tercapai. Rencana Brexit-May yakni mempertahankan aliansi Inggris dengan aturan Uni Eropa (UE) di bidang perdagangan barang, tak termasuk jasa, yang menjadi ekspor utama Inggris, mendapat sambutan dari para pengusaha.

Sebaliknya, rencana tersebut menuai kemarahan kalangan konservatif. Saat mengundurkan diri, Davis menyebut rencana May tersebut "berbahaya" dan memberikan "terlalu banyak, dan terlalu mudah" bagi negosiator Uni Eropa. May telah menunjuk penganjur Brexit lainnya sebagai pengganti Davis, yakni Dominic Raab.

Namun tak urun, pengunduran diri Davis dan Johnson menuai pemberontakan dari kalangan konvervatif penganjur Brexit, yang menyatakan bahwa May telah melanggar janji untuk melanjutkan "perceraian" yang mulus dengan Uni Eropa. Kalangan euro-skeptis ini menuding May berpihak pada mereka yang menginginkan Inggris tetap berada dalam Uni Eropa.

Kalangan pro-UE tersebut menginginkan Brexit yang mempertahankan rantai suplai yang rumit yang selama ini digunakan perusahaanperusahaan Inggris. Mereka takut "perceraian" dari Uni Eropa yang mulus menimbulkan pengangguran. Sedangkan PM May menjanjikan bahwa proposal Brexitnya tetap menghormati keinginan rakyat Inggris.
Halaman Selanjutnya....