BPTJ Butuh Rp600 Triliun Guna Benahi Transportasi

JAKARTA - Kebutuhan investasi menyeluruh untuk membangun angkutan umum dan infrastruktur di wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta pendukungnya sekitar 600 triliun rupiah. Untuk jangka pendek sampai pada periode 2018-2024 atau lima tahun dibutuhkan dana sekitar 329,5 triliun rupiah.

"Kebutuhan dana investasi itu sebagian besar diharapkan datang dari pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya sedikit dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sekitar 16 persen dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) 8,47 persen," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, di Jakarta, kemarin.

Bambang menambahkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek, pihaknya akan melakukan revitalisasi terminal, serta membangun transit operated develepmpent (TOD) bersama BUMN dan swasta. TOD di wilayah Jakarta itu, antara lain di Lebak Bulus, Pasar Senen, dan Pondok Cina. Semua TOD itu berbasis rel atau (rail based), baik KAI atau MRT.

Tugas Pokok

Terkait dengan tugas pokok sesuai Perpres No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), kata Bambang, wilayah kerjanya meliputi tiga provinsi dan delapan kota/kabupaten di sekitar Jakarta. Sampai tahun 2029, key performent indicator (KPI) yang akan dicapai, antara lain moda share angkutan umum capai 60 persen, kecepatan kendaraan di jalan minimal 60 km per jam. Kemudian waktu tempuh point to point angkutan umum maksimal 1,5 jam di jam sibuk.
Halaman Selanjutnya....