BPK Temukan Beberapa Permasalahan

Opini WDP diberikan oleh BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2016 , karena sistem pengendalian pencatatan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) yang belum memadai. Oleh karena itu, BPK telah mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan termasuk pengamanan aset.

Apa saja rekomendasi yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta?

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK antara lain, pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

Bagaimana dengan sistem pengamanan aset yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta?

Inventarisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta secara fisik dan secara administrasi, serta pengamanan secara legal dan fisik atas bukti kepemilikan aset belum dilakukan secara menyeluruh.
Halaman Selanjutnya....