BPJS Kesehatan Dorong Rumah Sakit Mitra Terus Berinovasi

Jakarta - Direktur Utama BPJS KesehatanAli Ghufron Mukti terus mendorong rumah sakit mitra BPJS Kesehatan untuk berinovasi dalam memberikan layanan kepada peserta JKN-KIS.

"Rumah sakit harus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang memudahkan pasiennya, termasuk peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sarana prasarana yang ada. Semakin mudah pasien memperoleh layanan di suatu fasilitas kesehatan, semakin puas mereka terhadap fasilitas kesehatan tersebut," ujarnyadalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Ghufron dalam kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.SardjitoYogyakarta, Jumat (16/4).

Iamenyebutada beberapa poin penting yang dijadikan fokus utama BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS.

Selain peningkatan kualitas layanan, iaingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

"Tentu yang kami harapkan adalah semua pemangku kepentingan bisa mempunyai rasa memiliki Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan tidak bisa menjalankan program ini dengan maksimal tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan supaya masyarakat bisa merasakan manfaat kehadiran Program JKN-KIS," kata dia.

BPJS Kesehatan juga mengharapkan peningkatan jumlah kepesertaan Program JKN-KIS secara signifikan.

Dirinya menyampaikansesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024, target jumlah kepesertaan Program JKN-KIS 98 persen. Untuk itu diperlukan kerja keras segenap pihak demi merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

"Hingga saat ini, kepesertaan JKN-KIS di wilayah Gunungkidul dan Kota Yogyakarta telah mencapai 95 persen. Artinya, bagaimana kita bersama-sama harus memperkuat sinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai UHC di wilayah D.I. Yogyakarta sehingga seluruh masyarakat dapat terjamin dan mendapatkan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan dengan Program JKN-KIS," ungkapnya.

Direktur Utama RSUP Dr. SardjitoYogyakarta, Rukmono Siswishanto mengatakan pihaknya terus berupaya menghadirkan inovasi dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS di rumah sakit.

Namun, katanya, masih ada permasalahan yang dihadapi, salah satunya minimnya data yang dimiliki.

Pihaknya berharap bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saling bertukar data yang bisa digunakan dalam mengembangkan manfaat dan pengambilan keputusan di tingkat wilayah.

"Saat ini, RSUP Dr. Sardjito tergabung ke dalam Academic Health System (AHS). Kami juga sudah melakukan pembinaan kepada rumah sakit daerah supaya bisa berkembang lebih cepat dan mengoptimalkan inovasi layanan spesialistik, khususnya layanan bedah saraf. Selain itu, kami ingin memberikan kompensasi pada rumah sakit yang belum memiliki fasilitas penunjang untuk mengembangkan layanan elektif," katanya.

Pihaknya telah menghadirkan layanan kesehatan jarak jauh melalui "home care" dan pelayanan telemedicine.

Iaberharap, pelayanan jarak jauh yang diusung RSUP Dr.Sardjito tersebut mendapatkan dukungan BPJS Kesehatan.

"Intinya adalah, kami ingin mengembangkan pengembangan melalui skema pelayanan berbasis penelitian. Ke depannya, apabila memungkinkan, hasil riset yang dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan RSUP Dr.Sardjito bisa menjadi dasar dalam pengembangan mekanisme pemberian layanan," kata Rukmono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS KesehatanMundiharno menyebut hasil riset data yang dimiliki BPJS Kesehatan besar.

Pada 2018, BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang bisa dimanfaatkan para peneliti sebagai penunjang riset.

Apabila ingin dikembangkan untuk menunjang kebutuhan data rumah sakit, kata dia, harus ada "bridging system" antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

"Kalau sudah ada 'bridging system' antara BPJS Kesehatan dengan RSUP Dr.Sardjito, nantinya hasil data riset yang dikembangkan bisa digunakan oleh seluruh rumah sakit. Ini bisa menjadi salah satu percontohan nasional dan dijadikan sebagai studi banding bukan hanya riset namun pengembangan lainnya," tutur Mundiharno.