BPJS Kesehatan Diminta Terapkan Pola Desentralisasi

JAKARTA - BPJS Kesehatan diminta menerapkan pola desentralisasi dalam pembayaran biaya pelayanan peserta program jaminan kesehatan. Ini perlu dilakukan guna mengatasi defisit anggaran yang terjadi selama ini.

"Pak Wapres (Jusuf Kalla) mempunyai ide desentralisasi, pembagian beban bersama pemerintah daerah. Harusnya dicoba dong, kata Pak Wapres, pembagian beban itu, pembiayaannya. Tapi, BPJS sepertinya agak susah untuk mendorong itu," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto, mengutip pernyataan Jusuf Kalla, di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (30/1).

Bambang menjelaskan kalau pola tersebut diterapkan, pemerintah daerah akan mendapat pagu anggaran dari BPJS Kesehatan untuk membayar biaya pelayanan peserta program jaminan kesehatan ke fasilitas kesehatan di daerah.

Apabila pembayaran ternyata melampaui pagu yang ditetapkan, maka pemerintah daerah harus mencari cara untuk melunasinya. "Kalau sekarang kan sistemnya rumah sakit di daerah menagih ke pusat, baru dibayar. Kata Wapres, sudahlah kasih saja duitnya ke daerah semua, besar itu. Nanti kalau kurang, baru pemerintah daerah yang bayar," jelas Bambang. fdl/E-3