BPD Diminta Agresif Atasi Kekurangan Likuiditas

JAKARTA - Seluruh bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia diminta lebih aktif bertransaksi di pasar keuangan dan mengoptimalkan instrumen-instrumen pendanaan. Hal itu dimaksudkan agar BPD bisa mengatasi kekurangan likuiditas sehingga dapat menggenjot pertumbuhan kredit.

Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Wimran Ismaun usai diskusi ekonomi digital di Jakarta, Kamis (11/4), mengatakan sebenarnya sudah banyak BPD yang memanfaatkan instrumen pasar keuangan, seperti fasilitas repo (persetujuan pembelian kembali) surat utang, penerbitan instrumen utang, maupun pinjam meminjam di pasar uang antar bank (PUAB).

Namun, likuiditas yang ditransaksikan BPD dari pasar, jumlahnya belum signifikan, apalagi jika dibandingkan bank-bank nasional. Di sisi lain, kata Wimran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta BPD untuk menggenjot pertumbuhan kredit hingga di atas 10 persen, mendekati pertumbuhan kredit bank-bank besar di 12 persen.

"Nilai transaksi di pasar memang jumlahnya belum signifikan kalau dibandingkan bank-bank nasional, tapi kami selalu aktif," ujar dia. "Sebenarnya kredit tumbuh dua digit bagi BPD itu cukup sulit tahun ini karena ada tantangan likuiditas," tambahnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi BDP agar bisa lebih aktif mengoptimalkan instrumen di pasar keuangan, menurut Asbanda, adalah peningkatan kompetensi bidang treasuri BPD.

"Tapi memang dari sisi kompetensi treasuri berbeda. Ada yang bisa memanfaatkan instrumen dari BI, ada yang belum punya produknya. BPD terutama BPD yang kecil belum bisa memanfaatkan semua,," ujar Direktur Personal Asbanda Subekti Heriyanto.

Pada 2019, Asbanda memperkirakan tantangan likuiditas ketat masih harus dihadapi BPD. Kondisi ketatnya likuiditas biasanya dihadapi BPD di akhir tahun, ketika Dana Pihak Ketiga banyak tercairkan untuk pembangunan program pemerintah di daerah.

Wimran juga mengkhawatirkan perang suku bunga terjadi antara perbankan untuk memenuhi likudiitas sehingga bisa berdampak ke perburuan dana oleh BPD. Karenanya, dia meminta regulator OJK dan Bank Indonesia memperhatikan tantangan yang dihadapi BPD mengingat perannya cukup siginifikan bagi perekonomian, terutama di daerah.

Calon Direksi BJB

Pada kesempatan lain, RUPS Bank BJB diharapkan sesuai waktu yakni pada 30 April mendatang. Nama-nama calon direksi bank milik Pemprov Jawa Barat itu sudah disampaikan ke OJK.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan semua nama yang disampaikan oleh pihak BJB seluruhnya sudah diserahkan dan tinggal menunggu hasil seleksi dari OJK. Sebelumnya Bank BJB menyerahkan 25 nama calon direksi yang bakal diseleksi.

"Semua disampaikan, OJK nanti yang akan membuat rankingnya," ujar gubernur di Bandung, Jabar, Kamis (11/4).

Menurutnya semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi kekosongan kursi direksi Bank BJB termasuk untuk posisi direktur utamanya. tgh/Ant/E-10