Bougainville, Pulau Kaya Emas yang Sedang Menuju Kemerdekaan

Setahun kemudian, perundingan dengan pemerintah PNG menghasilkan kesepakatan otonomi terbatas sebagai provinsi PNG. Bougainville akan memiliki pemerintahan provinsi sendiri. Banyak orang mengeluh bahwa rakyat tidak memilih secara demokratis warga Bougainville dalam delegasi yang menandatangani perjanjian 1976.

Pada 1988, ketegangan meningkat menjadi kekerasan, karena semakin jelas bahwa keuntungan pertambangan dari usaha patungan Australia di pulau tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Bougainville dan bahwa aktivitas penambangan tersebut sangat merusak lingkungan di pulau tersebut.

Pada itu, sekelompok pemilik tanah tradisional yang terorganisir, yang kemudian dikenal sebagai Tentara Revolusioner Bougainville (BRA) menutup paksa tambang dan menuntut negosiasi ulang kontrak. PNG menanggapinya dengan mengirimkan pasukan anti huru-hara dan kemudian tentara, sehingga menyebabkan sekitar 24.000 warga desa mengungsi.

Perjuangan untuk menutup tambang meningkat menjadi perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dan menguasai tanah oleh masyarakat adat ketika penduduk Bougainville secara besar-besaran menentang PNG. Karena kalah, tentara PNG meninggalkan Bougainville dan memberlakukan blokade terhadap pulau tersebut pada April 1990.

Pada Januari 2001, Bougainville dan PNG mencapai kesepakatan yang akan memberikan Bougainville referendum kemerdekaan. Perjanjian perdamaian tersebut berisi batas waktu referendum yang harus diadakan antara 10 dan 15 tahun sejak terpilihnya pemerintahan otonom pertama Bougainville, yang akan diadakan dalam 12 bulan ke depan. hay/I-1