Boris Johnson Akui London Butuh Dukungan UE

LONDON - Boris Johnson, sosok yang dijagokan untuk menggantikan Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengakui bahwa London akan membutuhkan kerja sama dengan Uni Eropa (UE) untuk meredam guncangan potensial jika pelaksanaan keluarnya Inggris dari keanggotaan UE (Brexit) tanpa disertai kesepakatan.

Pengakuan itu disampaikan setelah Johnson berulang kali menegaskan bahwa Brexit harus terlaksana pada batas waktu 31 Oktober mendatang, bahkan dengan skenario keluar tanpa kesepakatan.

"Untuk menghindari gangguan terkait perbatasan dan bisnis, maka Inggris akan membutuhkan dukungan UE," kata Johnson. "Itu semuan tidak hanya tergantung pada kita, tetapi juga ke pihak lain. Ada elemen tentu saja, elemen yang sangat penting, dari mutualitas dan kerja sama dalam hal ini," kata politisi bernama lengkap Alexander Boris de Pfeffel Johnson itu dalam sesi wawancara yang disiarkan BBC pada Senin (24/6).

Ditambahkan Johnson bahwa cara untuk membuat mitra Inggris bisa memahami betapa serius masalah yang dihadapi negaranya yaitu dengan tak menerima kekalahan dan negativitas dan bersiap untuk berhadapan (di Organisasi Perdagangan Dunia/WTO) atau mencapai hasil tanpa kesepakatan.

Jika tak terjadi kesepakatan antara London dan Brussels, maka Inggris akan mendapatkan status "negara ketiga" dengan UE, dan hubungan dagang harus berjalan mematuhi aturan WTO.

Johnson sempat berang setelah diejek oleh rivalnya, Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt, dalam sesi debat untuk menentukan pemimpin Inggris berikutnya beberapa waktu lalu, karena dinilai tak mempunyai rencana terperinci untuk membawa Inggris keluar dari UE.

Dalam argumennya pada sesi debat, Johnson hanya mengatakan bahwa perjanjian Brexit yang sebelumnya telah diusulkan PM May, saat ini sudah tak berlaku setelah ditolak tiga kali oleh parlemen Inggris. Walau begitu ia berkeyakinan masih cukup waktu untuk mennegosiasikan kesepakatan baru dengan UE sebelum batas waktu dan ia berharap UE bersedia memberikan kelonggaran waktu bagi periode implementasi Brexit.

Jika Johnson memenangkan suksesi kepemimpinan di Inggris, maka ia berjanji bahwa pemerintahannya tidak akan memaksakan kontrol atau pengawasan perbatasan yang keras terhadap anggota UE yaitu Irlandia dan Irlandia Utara yang dikuasai Inggris, dimana masalah ini yang telah menjadi salah satu poin utama yang menganjal dalam negosiasi dengan UE.

Selain belum terlalu banyak melontarkan gagasan politiknya, Johnson saat ini berada dalam tekanan setelah terungkapnya skandal pertengkaran dengan kekasihnya yang menyebabkan polisi mengunjungi kediaman mereka pada pekan lalu.

"Saya telah membuat peraturan selama bertahun-tahun. Saya tak berbicara tentang hal-hal yang melibatkan keluarga saya, orang yang saya cintai. Sungguh tidak adil untuk menyeret mereka ke dalam hal-hal," kata Johnson kepada BBC. ang/AFP/I-1