Bogor Terapkan Ganjil-Genap

BOGOR - Kota Bogor memberlakukan sistem ganjil-genap untuk semua jenis kendaraan setiap Jumat hingga Minggu. Aturan ini bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat di tengah melonjaknya Covid-19 yang tidak terkendali.

"Kami Forkopimda Kota Bogor sepakat, Kapolres juga mengusulkan untuk diberlakukan kebijakan agar di Kota Bogor pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, selama 14 hari ke depan di seluruh wilayah di Kota Bogor, akan diberlakukan ganjil-genap," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (4/2).

Untuk pekan ini kebijakan ganjil genap hanya diberlakukan pada Sabtu dan Minggu, karena pada Jumat masih proses sosialisasi ke masyarakat. Setiap kendaraan yang memiliki plat nomor tidak sesuai dengan tanggal diberlakukannya ganjil-genap akan diminta putar balik.

"Kendaraan yang akhirnya (plat nomor) genap misalnya, dibolehkan di tanggal genap. Tapi tentunya kita memahami bahwa perlu ada proses sosialisasi. Mulai besok kita sosialisasi sehingga Sabtu dan Minggu seluruhnya bisa mematuhi aturan ini," tegas Bima.

Bima menjelaskan, penerapan ganjil-genap diberlakukan di wilayak Kota Bogor karena kasus penularan Covid-19 di Kota Bogor terus meningkat. Aturan ini, diharapkan bisa mengurangi mobilitas dan kendaraan di Kota Bogor. Sebab untuk melakukan penyekatan atau lockdown sangatlah tidak memungkinkan.

"Kita tidak mungkin menyekat kota bogor total dan tidak mungkin berlakukan lockdown total karena itu metode ganjil-genap ini, kita rencanakan untuk mengurangi mobilitas warga," katanya.

Tambahan Kasus Covid-19

Bima mencatat, kasus positif Covid-19 di Kota Bogor terus melonjak setiap harinya dengan rata-rata tambahan kasus di atas angka 100 per Hari sejak pertengahan Januari 2021.

Bima menjelaskan, penambahan kasus positif Covid-19 harian di Kota Bogor dalam tiga hari terakhir ini berada di atas angka 150 kasus.

Bima Arya Sugiarto menyebut, melonjaknya kasus positif Covid-19 di Kota Bogor disebabkan oleh lemahnya sistem testing, tracing dan treatment (3T) dan tidak terkendalinya mobilitas warga sehingga terjadi banyak kerumunan. Minimnya SDM (sumber daya manusia) membuat Pemkot Bogor tidak mampu untuk mengimbangi lonjakan kasus.

"Penyebab lonjakan kasus positif Covid-19 pertama adalah, pertama harus kita akui bahwa ada kelemahan dalam sistem yang kita miliki. Kelemahan sistem 3T tracing, testing, treatment, karena jumlah SDM (sumber daya manusia) kita tidak mampu mengimbangi lonjakan kasus. Kalau ada 100 kasus positif Covid per hari, yang harus diisolasi atau dimonitor itu kan berarti ribuan. (Dengan acuan 1 positif=10 tracing) belum lagi kebutuhan PCR dan sebagainya," kata Bima.

"(Penyebab) kedua adalah mobilitas warga yang semakin tidak terkendali. Warga semakin abai, warga semakin cuek seolah-olah kondisi dan situasinya biasa. Kita melihat bahwa ancaman terbesar adalah ketika warga menganggap covid sebagai flu biasa. Ini bukan flu biasa," tambah Bima.

Bima menyebut, untuk meningkatkan 3T Pemkot Bogor akan merekrut surveilence baru yang nantinya akan ditempatkan di puskesmas-puskemas di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pada sistem 3T sehingga mampu menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

"Untuk meningkatkan proses 3T, kita akan merekrut lagi surveilence. Saat ini kuta memiliki 168 surveilence. Secara bertahap kita akan rekrut 300-400 surveilence baru, akan disebar diseluruh puskesmas untuk melakukan peningkatan kapasitas surveilence, testing, tracing dan treatmen serta menambah ruang isolasi," beber Bima. jon/Ant/p-5