BNPB: Beberapa Daerah Bersiaga Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Sejumlah pelajar melintasi banjir di Tangerang Selatan, Banten, Senin (11/11/2024).
Foto: ANTARA/SULTHONY HASANUDDINJAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan saat ini sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai bersiaga untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan 2024-2025.
“Ya, dimulai seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bersiaga dengan mengecek kembali sarana dan prasarana kebencanaan yang mereka miliki,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah daerah tersebut merupakan sebuah keharusan, sehingga potensi bahaya bencana bisa diperkecil merujuk dengan hasil analisa dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur curah hujan berintensitas berkisar antara 1.000 – 5.000 mm per tahun sepanjang tahun 2025, dan dimulai November 2024.
Untuk itu, kata dia, BNPB mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengecek kesiapan peralatan, tapi juga bisa melakukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif, misalnya membangun atau memperbaiki tanggul penahan aliran sungai dan kawasan pesisir.
"Yang benar adalah demikia, jangan sampai menunggu kejadian dulu baru melakukannya, terlambat," katanya menegaskan.
Data BNPB mencatat setidaknya sampai tanggal 16 November 2024, ada 1.756 kejadian bencana terjadi di Indonesia, 94 persennya adalah bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, cuaca buruk, dengan ribuan unit rumah yang terdampak dan warganya mengungsi.
Abdul mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada Senin (18/11) disepakati pemerintah daerah berwenang untuk segera menetapkan status siaga bencana ataupun tanggap darurat melihat kondisi yang ada di wilayahnya.
Melalui penetapan status tersebut, memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan secara cepat, mencukupi apapun kebutuhan penanggulangan yang masih kurang.
"Catatan khusus kepada petugas BPBD, ketika terjadi bencana maka 3 X 24 jam harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebelum pemerintah pusat datang membantu," kata dia.
Berita Trending
- 1 Garuda Indonesia turunkan harga tiket Jayapura-Jakarta
- 2 Pemeintah Optimistis Jumlah Wisatawan Tahun Ini Melebihi 11,7 Juta Kunjungan
- 3 Dinilai Bisa Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Harus Percepat Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT
- 4 Permasalahan Pinjol Tak Kunjung Tuntas, Wakil Rakyat Ini Soroti Keseriusan Pemerintah
- 5 Meluas, KPK Geledah Kantor OJK terkait Penyidikan Dugaan Korupsi CSR BI
Berita Terkini
- Jalan 5.000 Langkah Sehari Dapat Menangkal Depresi
- Dikira Houthi, AS Tembak Jatuh Jet Tempur F/A-18-nya Sendiri
- Dishub Sleman petakan jalur mudik rawan kecelakaan dan macet
- Gubernur terpilih dukung TNI-Polri cegah gangguan kamtibmas di Bintuni
- Masdar Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Zarafshan