BLT untuk Rem Risiko Lonjakan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BLT BBM) ke warga miskin menjadi cara pemerintah menjaga angka kemiskinan ekstrem supaya tidak melonjak. Pemerintah hingga kini tetap fokus dalam mencapai target nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada 2024, setelah pada 2021 mencapai 4 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga BBM, harus dipahami masyarakat sebagai cara untuk menata kembali pemberian subsidi," kata Ma'ruf setelah mengukuhkan Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9).

Selama ini, penyaluran subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran atau justru didapatkan oleh warga yang tak seharusnya menerima. "Memberikan hak kepada orang yang berhak, ini yang sedang dilakukan pemerintah. Selama ini, subsidi tidak sampai ke berhak sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambilnya dan menggantinya dengan bansos," kata dia.

Wapres tak menyangkal kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok penting. Akan tetapi, Ma'ruf menjamin bahwa hal tersebut hanya bersifat sementara karena sejatinya bukan kenaikan harga, tapi penyesuaian atau normalisasi harga keekonomian barang dan jasa.

Dampak Krisis

Dia menjelaskan pemerintah harus menempuh kebijakan menaikkan harga BBM karena Indonesia juga menerima dampak dari krisis energi yang melanda dunia. Namun, apakah pengaruhnya akan signifikan bagi angka kemiskinan ekstrem nasional, menurut Wapres, hal itu harus dibuktikan berdasarkan analisis yang dilakukan BPS.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 ribu rupiah per keluarga sebagai bantalan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar. Bantuan akan diberikan untuk empat bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing 150 ribu rupiah per bulan.

Peneliti ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani, meminta pemerintah mengawasi secara ketat terhadap penyaluran bantuan sosial yang diberikan untuk menopang daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM.