BLT Minyak Goreng Direalisasikan April

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk warga kurang mampu siap direalisasikan. Kementerian Sosial (Kemensos) siap merealisasikan bantuan tersebut bulan April ini. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat, dalam Rakornas Upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Selasa (5/4).

"Kemensos pada prinsipnya siap untuk merealisasikan BLT minyak goreng. Kalau waktu antara tanggal 4 hingga 21 April," ujarnya. Dia mengatakan pencairan dilakukan sekali sejumlah 300 ribu rupiah untuk tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni.

Harry menerangkan pencairan dilakukan bersamaan dengan program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Total sebanyak 20,5 juta penerima.

Dia menekankan BLT minyak goreng bisa untuk membeli kebutuhan lain. Hal tersebut untuk membantu masyarakat di tengah melonjaknya harga akibat kondisi ekonomi dunia dan momen Lebaran.

"Penggunaannya untuk pangan tidak berarti penggunaannya harus jadi minyak goreng, tergantung kebutuhan warga. Jadi perlindungan, penebalan bansos melalui BLT tadi," jelasnya.

Terkait rencana BLT minyak goreng untuk para pedagang, dia menerangkan, penyaluran melalui TNI dan Polri. Data yang digunakan juga dari kedua lembaga tersebut.

Sedangkan penyaluran dari Kemensos melalui kantor POS. Hal tersebut mempertimbangkan penyaluran bansos reguler yang berjalan lancar.

"Jadi, nanti yang BLT minyak goreng ini akan dimaksimalkan peran POS untuk penyalur," tandasnya.

Jangka Pendek

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengapresiasi langkah pemerintah yang segera menyalurkan BLT Minyak Goreng. Dia mengingatkan BLT Minyak Goreng ini hanyalah solusi jangka pendek.

"Terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, di mana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek ini patut diapresiasi," ujarnya.

Perempuan yang menjadi Ketua DPR RI pertama itu menambahkan pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng di Indonesia.

Dia mengingatkan untuk solusi jangka panjang, pemerintah harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng.

"Termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng," katanya.

Dia mengingatkan BLT minyak goreng harus dilakukan dengan cepat, namun tepat sasaran. Menurutnya, penyaluran BLT minyak goreng yang tidak tepat sasaran akibat penyimpangan atau kelalaian petugas di lapangan sekalipun akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Tutup segala potensi kelalaian dan peyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadan, mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang," tegasnya.

Rencananya, BLT minyak goreng tersebut disalurkan mulai April 2022 ini. BLT tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).