BKKBN-Minahasa Utara perkuat kemitraan percepat penurunan stunting

Manado - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperkuat kemitraan dengan para pihak untuk mempercepat penurunan stunting.

"Kegiatan seperti ini merupakan tindak lanjut hasil safari stunting serta kolaborasi TNI AL dan BKKBN," sebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano T Tandaju di Manado, Selasa.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara sebesar 20,5 persen atau naik 1,4 persen dari tahun 2021.
Sementara berdasarkan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) bulan Februari 2023, terdapat 358 balita yang dikategorikan stunting atau 3,39 persen dari 10.560 balita yang diukur.

Di Kecamatan Kema, terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan yaitu dari 30 balita di bulan Agustus 2022 menjadi 86 balita di Februari 2023.

"BKKBN Sulut bersama dengan pemerintah kabupaten maupun pihak lainnya seperti TNI-Polri terus bersinergi menurunkan angka stunting," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Perwakilan BKKBN terus berupaya maksimal menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen di tahun depan.

Diano mengatakan, upaya percepatan menurunkan angka stunting memerlukan upaya bersama lintas sektor.

"Peran TP-PKK, Dinas PMD Minahasa Utara, Dinas PPKB Minahasa Utara, dan Poltekkes Kemenkes penting bersama-sama mempercepat penurunan stunting," ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, Diano T Tandaju membuka kegiatan 'Penguatan Kemitraan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB' di Kabupaten Minahasa Utara.