BKKBN Ajak Keluarga Fokuskan Keuangan Rumah Tangga Guna Cegah "Stunting"

Hasto menyarankan pengeluaran yang sekiranya bisa ditekan atau ada anggaran yang tidak digunakan, dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat agar keluarga dapat lebih produktif dan mandiri. Misalnya, menjadi modal usaha untuk kegiatan yang produktif seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut dia, kesempatan itu harus dimulai sejak sekarang karena tahun 2035 Indonesia akan meninggalkan atau tertutup peluang bonus demografi, dan pada saat itu diperkirakan akan didominasi penduduk usia tua.

"Kini telah terjadi perubahan terkait perkembangan teknologi, sehingga pemasaran produk hasil usaha juga harus memanfaatkan teknologi. Kemudian juga terjadi perubahan demografi penduduk, saat ini mayoritas penduduk kita adalah anak-anak muda hal ini juga menjadi pertimbangan apabila akan membangun usaha tentunya harus melihat potensi pasar ini," kata dia.

Ketua Harian Badan Pengurus Pusat Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (BPP AKU), Erinaldi Alisman, menjelaskan BKKBN tengah melakukan proses perlindungan kepada kelompok UPPKA untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan dalam berwirausaha bagi pelaku usaha mikro keluarga termasuk perlindungan hukum apabila kelompok kegiatan mengalami permasalahan di dalam berwirausaha.

Dalam membangun usaha keluarga, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BKPM Iwan Suryana mengingatkan bahwa masing-masing pihak harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu tanda legalitas pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun UMKM.
Halaman Selanjutnya....