Bisakah Ibu Kota Jakarta Bebas Macet?

Kendati telah ada moda transportasi publik yang memadai, seperti MRT, LRT dan Transjakarta, politisi PDIP ini menganggap kemacetan tidak bisa dilepaskan dari Jakarta. Dia nenilai ada kesalahan manajemen dalam tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena belum memiliki konsep untuk benar-benar mengatasi kemacetan DKI.

"Pencabutan pembatasan sepeda motor di kawasan MH Thamrin, justru kontradiktif dengan kampanye mengajak orang beralih ke transportasi massal maupun mengurangi kemacetan lalin di pusat kota. Pemprov juga masih kesulitan untuk mengintegrasikan antarmoda, baik MRT, LRT, Transjakarta, hingga bus sedang dan angkot," jelasnya.

Untuk itu, kata Pandapotan, DKI Jakarta segera menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan protokol. Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera menerapkan e-parking progresif di pusat kota, hingga memperbanyak penyediaan park and ride di pinggiran kota (terminal, stasiun, halte simpul).

Anies mengungkapkan, pihaknya terus mengupayakan integrasi transportasi umum massal sehingga memudahkan orang untuk mengakses kendaraan publik. Dengan demikian, warga Jakarta mau meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke angkutan umum.

"Dengan kendaraan pribadi berkurang, maka traffic akan berkurang. Kemudian itu diiringi dengan pembukaan rute-rute baru layanan Transjakarta. ," kata Anies.
Halaman Selanjutnya....