Biden Bekukan Aset Myanmar Senilai 1 Miliar Dollar AS

WASHINGTON -Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada Myanmar berupa pembekuan aset senilai 1 miliar dollar AS sebagai buntut dari kudeta militer. Dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS dibekukan untuk mencegah para jenderal mengakses dana tersebut.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi pada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta keluarga dekat mereka," ucap Biden, Kamis (11/2).

Biden juga mendesak militer Myanmar segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Mynt. "Militer harus melepaskan kekuasaan," katanya.

Militer Myanmar Tatmadaw telah menyatakan status darurat selama setahun. Dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Kudeta oleh militer Myanmar dilakukan setelah Tatmadaw menolak mengakui hasil pemilu 8 November lalu karena dinilai curang.

Kudeta tersebut telah memicu gelombang unjuk rasa di penjuru Myanmar. Biden mengatakan AS bersiap melakukan tindakan tambahan dan bakal bekerja sama dengan negara lain untuk menekan militer Myanmar.

AS menargetkan pemimpin tertinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing, otak di balik kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah diberi sanksi oleh AS pada 2019 atas tindakannya pada Muslim Rohingya.

AS juga menargetkan dua perusahaan konglomerat, Myanmar Economic Holdings Limited and Myanmar Economic Corp, perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Pemerintahan Biden dilaporkan sudah membentuk respons internasional untuk krisis Myanmar. Termasuk juga bekerja sama dengan sekutu di Asia yang punya kedekatan dengan militer Myanmar.

Tiga Tertembak

Sementara itu para pengunjuk rasa pendukung Aung San Suu Kyi kembali terlibat bentrok dengan polisi Myanmar pada Jumat (12/2). Unjuk rasa hari ketujuh itu dilakukan oleh ratusan ribu orang yang menentang seruan militer untuk menghentikan pertemuan massal.

Unjuk rasa itu terjadi sehari setelah Washington memberikan sanksi kepada para jenderal yang memimpin pengambilalihan.

Tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu pengunjuk rasa di kota tenggara Mawlamyine, kata seorang pejabat Palang Merah Myanmar .

Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, menangkap salah satu dari mereka dan memukul kepalanya.

n SB/AFP/P-4