Biden Akan Luncurkan Rencana Keterlibatan Ekonomi AS yang Lebih Besar dengan Indo-Pasifik

TOKYO - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, akan meluncurkan rencana keterlibatan ekonomi AS yang lebih besar dengan Indo-Pasifik. Pemimpin yang sempat menghadapi kritik bahkan sebelum program itu diluncurkan, mengumumkan itu akan bermanfaat bagi negara-negara di kawasan itu.

Biden tiba di Jepang pada Minggu (22/5) di Pangkalan Udara Yokota, Tokyo. Pada putaran kedua perjalanan Asia pertamanya sebagai Presiden, Biden akan bertemu dengan para pemimpin Jepang, India, dan Australia, "Quad", landasan lain dari strateginya untuk melawan pengaruh Tiongkok yang meluas.

Biden akan bertemu Kaisar Naruhito di Tokyo, pada Senin (23/5), sebelum berbicara dengan Perdana Menteri Fumio Kishida. Dia dan Kishida diperkirakan akan membahas rencana Jepang memperluas kemampuan dan jangkauan militernya sebagai tanggapan atas kekuatan Tiongkok yang semakin besar.

Tokyo juga akan melihat peluncuran dari Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF) yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Biden. Program yang dimaksudkan untuk mengikat negara-negara kawasan lebih erat melalui standar umum di berbagai bidang termasuk ketahanan rantai pasokan, energi bersih, infrastruktur, dan perdagangan digital.

Washington tidak memiliki pilar ekonomi untuk keterlibatan Indo-Pasifiknya sejak mantan Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian perdagangan multinasional yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, membiarkan lapangan terbuka bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya.

Peningkatan Akses Pasar

Tetapi, IPEF tidak mungkin menyertakan komitmen yang mengikat, dan negara-negara Asia serta pakar perdagangan telah menunjukkan keraguan terhadap program yang dibatasi oleh keengganan Biden untuk mengambil risiko terhadap lapangan kerja di AS, dengan menawarkan peningkatan akses pasar yang diinginkan kawasan itu.

"Gedung Putih menginginkan pengumuman IPEF untuk mewakili awal negosiasi formal dengan kelompok inti negara-negara yang berpikiran sama, tetapi Jepang ingin memastikan partisipasi yang lebih luas untuk memasukkan sebanyak mungkin negara Asia Tenggara," kata sebuah sumber perdagangan dan diplomatik.

Mengingat hal ini, lanjut sumber tersebut, peluncuran Senin akan menandakan kesepakatan untuk memulai diskusi tentang IPEF daripada negosiasi yang sebenarnya. "Jepang menginginkan peserta sebanyak mungkin dan juga ingin AS melakukan proses dialog inklusif setelah peluncuran," katanya.

Sumber ini mengatakan peluncuran itu diharapkan akan dihadiri Perdana Menteri India, Narendra Modi, Biden, dan Kishida, serta para pemimpin lainnya secara virtual.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan Jepang mengatakan banyak negara Asia Tenggara tidak akan bergabung dengan IPEF karena kurangnya insentif praktis seperti pengurangan tarif.

"Ini bukan keputusan yang dingin, tetapi keputusan yang praktis, mungkin karena tidak benar-benar memiliki isi yang signifikan," kata pejabat itu.

Namun, seorang diplomat Asia mengatakan setidaknya setengah dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dapat bergabung dalam upacara peluncuran tersebut.

"Tampaknya, Gedung Putih telah memutuskan untuk membuat peluncuran IPEF lebih seperti pesta dengan bar terbuka yang mengundang semua orang, dengan pekerjaan nyata akan dimulai pada Senin pagi," kata pakar perdagangan di Center for Washington, Matthew Goodman.

"Akhirnya, pemerintah harus menawarkan manfaat yang lebih nyata jika ingin mempertahankan negara-negara di dalamnya," ujar dia.

Pada Selasa, Biden dijadwalkan bergabung dengan pertemuan langsung kedua dari kelompok negara-negara Quad di Tokyo.

Semua berbagi keprihatinan tentang Tiongkok, tetapi Quad sebagai sebuah kelompok telah menghindari mengungkapkan agenda anti-Tiongkok karena sensitifitas India. Para analis berpendapat hubungan keamanan India yang kuat dengan Russia dan penolakan untuk mengutuk invasinya ke Ukraina kemungkinan akan mencegah pernyataan bersama yang kuat mengenai masalah itu.

Namun, pada pertemuan puncak terakhir mereka pada Maret, para pemimpin Quad setuju apa yang telah terjadi di Ukraina tidak boleh dibiarkan terjadi di Indo-Pasifik, sebuah referensi terhadap ancaman yang ditimbulkan Tiongkok terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, meskipun tidak terang-terangan menyebut Beijing.

"Washington sedang mendirikan 'klik' tertutup dan eksklusif," kata utusan Tiongkok untuk urusan Korea, Liu Xiaoming, di Twitter.