BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2023

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dalam Rencana Anggaran Tahunan BI (RATBI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih rendah ketimbang tahun ini. Bank sentral memperkirakan ekonomi pada 2023 tumbuh 4,37 persen (yoy) dibanding prognosa BI pada tahun ini sebesar 5,12 persen.

"Perkiraan itu seiring dengan masih bergejolaknya ekonomi global hingga tahun depan, namun pada 2024 perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik" ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (21/11).

Proyeksi tersebut didukung dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2023 yang ditargetkan turun ke level 3,61 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya atau year-on-year (yoy). Adapun dalam prognosa bank sentral per 3 November 2022, inflasi IHK diperkirakan mencapai 6,11 persen (yoy).

"Sasaran kami adalah mengendalikan inflasi secara lebih cepat pada tahun depan, sehingga memang membutuhkan kenaikan suku bunga acuan," kata Perry.

Selain mengendalikan inflasi, dia mengungkapkan pada tahun depan bank sentral akan terus mengendalikan nilai tukar rupiah agar lebih stabil, bahkan lebih menguat ke level 15.070 rupiah per dollar AS.

Dengan asumsi makro dalam RATBI 2023, Perry menyebutkan BI menetapkan 40 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dipertanggungjawabkan kepada DPR.

"IKU ini sebagai pelaksanaan dari 12 program strategis kami," ucap dia.

Dia melanjutkan, IKU BI 2023 mencakup pelaksanaan mandat utama dan inisiatif strategis, sebagai representasi indikator keberhasilan strategi BI 2023 yang pro stabilitas dan pro pertumbuhan, ditopang dengan pengelolaan kelembagaan berbasis 2EG, digital, dan hijau.

Adapun IKU BI tahun depan antara lain inflasi inti yang ditargetkan mencapai 2 persen sampai 4 persen, volatilitas nilai tukar rupiah yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi, serta cadangan devisa dengan target kurang lebih sama dengan 6 bulan

Kemudian, target pertumbuhan kredit perbankan sebesar 9,5-11,5 persen, target pengembangan 3.000 lebih UMKM, 45 juta transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta kurang lebih sama dengan 70 ribu transaksi QR antarnegara.

Kenaikan UMR

Lebih lanjut, Perry berharap kenaikan upah minimum regional (UMR) bisa terkendali agar tak memicu peningkatan inflasi, terutama inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administeredprice) lebih lanjut.

"Sekarang ada kenaikan UMR maupun yang di daerah, itu juga harus dikendalikan," kata Perry.

Selain UMR, dia turut meminta pemerintah pusat maupun daerah bisa mengendalikan tarif angkutan umum yang saat ini cenderung naik agar tak mengerek kenaikan inflasi administered price. Adapun pada Oktober 2022, inflasi administeredprice tercatat masih tinggi yakni 13,28 persen (yoy).

Selain inflasi administeredprice, permasalahan inflasi juga berasal dari kelompok harga pangan bergejolak (volatilefood).