BI Perlu Tinjau Kembali Kebijakan Biaya "Top Up"

Menurut dia, saat masyarakat menggunakan alat pembayaran tarif jalan tol elektronik (e-toll), maka kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar 10-20 ribu rupiah karena pengguna jalan sudah dipaksa setor ke bank atas nama biaya kartu. Kedua, jelasnya, pengguna jalan terpaksa harus mengendapkan dananya di dalam kartu pembayaran, meski tidak setiap menggunakan ruas tol. Jika diakumulasi, ada triliunan rupiah dana mengendap milik para pengguna jalan.

"Kerugian ketiga, potensi triliunan rupiah yang akan digarap bank dari selisih saldo minimal dengan tarif tol terendah," katanya. Sedangkan tarif terendah adalah 10 ribu rupiah, jika saldo pemegang kartu kurang dari jumlah minimal tersebut, dipastikan dana tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan pemilik kartu, tetapi menjadi milik bank.

Terakhir, katanya, masyarakat dibebani biaya administrasi setiap isi ulang saldo e-toll dengan dalih bank ingin belanja mesin nontunai. Dia khawatir, gerakan tersebut makin meluas hingga ke transaksi kebutuhan dasar masyarakat seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Bank BRI, Sis Apik Wijayanto, mengatakan bank tidak akan memberatkan nasabah atas rencana pengenaan biaya terhadap isi ulang atau top up uang elektronik. Sebab, jika Bank Indonesia (BI) memberlakukan aturannya, maka akan diambil batas paling bawah.

"Walaupun kena fee, kami juga tidak akan memberatkan nasabah atau pengguna yang melakukan isi ulang," katanya. Industri, jelas Sis, mengusulkan biaya 1.500-2.000 rupiah per transaksi, namun masih perlu dikaji lebih lanjut.
Halaman Selanjutnya....