BI Fokus Pacu Pendalaman Pasar Keuangan

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Perry Warjiyo menetapkan salah satu prioritas kebijakannya untuk melanjutkan pendalaman pasar keuangan. Langkah itu dimaksudkan untuk mempermudah alternatif pendanaan dari swasta dan mengurangi beban fiskal pemerintah dalam pembangunan.

"Akselerasi pendalaman pasar menjadi prioritas. Kami bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan, fokus bersama bagaimana pasar keuangan membangun pembiayaan infrastruktur," kata Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa (3/4), usai sidang paripurna DPR yang menyetujui dirinya sebagai Gubernur BI.

Perry mengatakan otoritas moneter dalam beberapa tahun terakhir terus memperdalam pasar keuangan dengan mempermudah penerbitan instrumen surat utang dan juga membangun landasan kehati-hatian bagi pelaku pasar dan indstri.

Di pasar valas, kata Perry, tahun ini volume transaksi sudah mencapai 6 miliar dollar AS. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 40 persen mencakup transaksi derivatif untuk lindung nilai, agar penarikan pendanaan lebih hati-hati. "Banyak yang sudah kita capai di pasar keuangan," ujar dia.

Dengan pasar keuangan yang semakin dalam, kata Perry, swasta dapat lebih mudah memperoleh utang dari instrumen di pasar. Hal itu juga untuk memberi kompensasi jika permintaan kredit dari perbankan belum terpenuhi.

"Jadi pembiayaan yang komersial dan swasta itu bisa dibiayai oleh surat utang, atau earning back asset. Sehingga dalam konteks ini bisa kurangi beban fiskal dan BUMN dalam pembangunan," ujar dia.

Tahun ini, bank sentral menargetkan peningkatan penggunaan instrumen lindung nilai terbaru, call-spread, yang dapat menurunkan biaya hedging yang ditanggung korporasi.

Seperti diket ahui , kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 mencapai 5.519 triliun rupiah. Namun, instrumen fiskal APBN hanya mampu memenuhi 40 persennya. Kekurangan pendanaan itu diharapkan dipenuhi oleh swasta, dan juga BUMN.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2017, pendanaan korporasi dari pasar modal melalui berbagai instrumen pendanaan mencapai 172 triliun rupiah atau 24 persen dari total pendanaan sektor jasa keuangan.

Penguatan Mandat

Pada kesempatan sama, Deputi Gubernur BI terpilih Dody Budi Waluyo meminta penguatan mandat untuk menerapkan kebijakan propertumbuhan sekaligus prostabilitas dalam amandemen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, yang disuarakan anggota DPR.

"DPR belum membahas mengenai bentuk mandatnya seperti apa. Kemudian tugas kita seperti apa. Tentunya kita menginginkan tidak ada perubahan. Hanya penguatanpenguatan," katanya.

Dody mengatakan amandemen UU BI merupakan sepenuhnya hak inisiatif DPR.

rag/Ant/E-10